Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Jerrold H.Y. Kumontoy.(Foto: Sulastri/KutaiRaya.com)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Isu keamanan dan dugaan maraknya aksi begal di Kota Balikpapan menjadi salah satu perhatian yang disampaikan Aliansi Balikpapan Bergerak saat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah dan aparat kepolisian di Kantor DPRD Balikpapan.

Menanggapi hal tersebut, Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Jerrold H.Y. Kumontoy menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi terkait tindak pidana begal di wilayah hukum Polresta Balikpapan.

Jerrold mengatakan seluruh masukan yang disampaikan mahasiswa diterima secara terbuka dan akan menjadi bahan evaluasi bagi kepolisian dalam meningkatkan pelayanan serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Aliansi Balikpapan Bergerak menyampaikan sejumlah masukan kepada kepolisian dan kami menerima itu secara terbuka. Masukan dari mahasiswa maupun masyarakat sangat penting agar kepolisian dapat terus beradaptasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Jerrold, pada hari Selasa, 16 Juni 2026.

Terkait isu begal yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial, Jerrold menjelaskan bahwa informasi tersebut berawal dari kasus pembacokan yang terjadi di kawasan Sepinggan. Berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa tersebut merupakan tindak penganiayaan yang dipicu aksi balas dendam antarkelompok dan bukan kasus begal sebagaimana yang berkembang di masyarakat.

“Kasus yang terjadi di Sepinggan itu merupakan penganiayaan. Pelaku pembacokan sudah berhasil kami tangkap dan saat ini telah diproses sesuai hukum yang berlaku. Jadi kasus tersebut bukan tindak pidana begal,” jelasnya.

Meski demikian, Polresta Balikpapan tetap meningkatkan patroli di sejumlah wilayah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

“Tidak ada laporan begal yang masuk ke Satreskrim Polresta Balikpapan sampai saat ini. Bukan berarti kami menutup-nutupi, tetapi memang belum ada laporan terkait tindak pidana tersebut. Namun kami tetap meningkatkan patroli dan langkah-langkah preventif untuk menjaga keamanan masyarakat,” tegasnya.

Kapolresta Balikpapan juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi yang jelas.

Menurutnya, banyak masyarakat yang masih menyamakan istilah begal dengan jambret atau pencopetan, padahal ketiganya memiliki unsur tindak pidana yang berbeda. “Begal itu tindakan perampasan yang disertai kekerasan atau ancaman terhadap korban. Sementara jambret dan copet memiliki karakteristik yang berbeda. Karena itu masyarakat perlu memahami perbedaan istilah tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman,” katanya.

Menurut Jerrold, sejumlah video yang beredar dan dikaitkan dengan aksi begal belum tentu menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Oleh sebab itu, masyarakat diminta segera melapor kepada aparat apabila mengalami atau menyaksikan tindak kriminal agar dapat ditindaklanjuti secara cepat.

Sementara itu, Koordinator Lapangan Aliansi Balikpapan Bergerak, Wisnu Nugroha, mengatakan aksi yang mereka lakukan membawa sejumlah tuntutan baik kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Secara keseluruhan, terdapat lima tuntutan nasional dan sembilan tuntutan daerah yang disuarakan dalam aksi tersebut.

Salah satu perhatian utama yang disampaikan adalah persoalan keamanan di Kota Balikpapan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum.

“Bagaimana pemerintah kota ini serius atau tidak terhadap Kota Balikpapan. Karena kondisi saat ini cukup rawan dan masyarakat melihat adanya peningkatan berbagai bentuk kriminalitas,” ujar Wisnu.

Selain isu daerah, Aliansi Balikpapan Bergerak juga menyoroti persoalan nasional, khususnya terkait potensi kenaikan harga Bahan Bakar m
Minyak (BBM) akibat situasi geopolitik global, termasuk kondisi di Selat Hormuz yang berpengaruh terhadap distribusi dan harga energi dunia.

Menurut Wisnu, pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi terhadap arah kebijakan fiskal agar alokasi anggaran negara tidak hanya difokuskan pada program-program tertentu, tetapi juga memperhatikan kebutuhan subsidi energi yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Kami meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kebijakan APBN. Kami berharap ruang fiskal yang ada tidak hanya difokuskan pada program-program tertentu, tetapi juga memperkuat subsidi energi agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” katanya.

Aksi penyampaian aspirasi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Sejumlah perwakilan mahasiswa juga diterima untuk berdialog secara langsung dengan pihak terkait.

Baik kepolisian maupun pemerintah daerah menyatakan akan menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan sebagai bagian dari upaya memperbaiki pelayanan publik dan menjaga kondusivitas Kota Balikpapan. (Las)