Wakil Ketua III DPRD Kukar, Aini Farida.(Dok. Andri Wahyudi/KutaiRaya.com)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Kondisi keuangan daerah yang masih menunggu kucuran dana transfer dari pemerintah pusat membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) dan DPRD Kukar sepakat mengutamakan program-program prioritas dibandingkan mengejar banyak proyek pembangunan pada 2026.

Hingga awal Juni 2026, realisasi dana transfer pusat ke Kukar tercatat baru mencapai sekitar 23 persen.

Situasi ini berdampak pada belum dimulainya sejumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan pihak ketiga.

Wakil Ketua III DPRD Kukar, Aini Farida, menegaskan pemerintah daerah harus lebih cermat dalam menentukan program yang akan dijalankan.

Menurutnya, keterbatasan fiskal saat ini harus menjadi momentum untuk memastikan anggaran benar-benar digunakan pada sektor yang paling dibutuhkan masyarakat.

“Dengan kondisi keuangan yang ada sekarang, tentu kegiatan yang paling prioritas harus didahulukan,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).

Aini menyebut sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik harus tetap menjadi fokus utama, meskipun kemampuan keuangan daerah sedang mengalami tekanan.

Ia juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan evaluasi terhadap rencana kegiatan agar selaras dengan kondisi anggaran yang tersedia.

Sementara itu Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri memastikan pemerintah daerah tidak akan terburu-buru menjalankan proyek, sebelum dana yang dibutuhkan benar-benar tersedia.

Langkah ini dilakukan untuk menjaga kesehatan fiskal daerah, sekaligus menghindari munculnya utang pada akhir tahun anggaran.

Menurut Aulia, pola penganggaran yang diterapkan saat ini berbeda dengan sebelumnya.

Jika dulu kegiatan dapat berjalan sambil menunggu dana transfer masuk, kini Pemkab memilih memastikan dana tersedia lebih dahulu, sebelum pekerjaan dimulai.

“Kita ingin memastikan uangnya masuk dulu baru kegiatan diproses. Kebijakan ini diambil karena kita tidak ingin menyisakan utang di akhir tahun,” tuturnya.

Selain menunggu realisasi transfer pusat, Pemkab Kukar juga masih mencermati perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar dolar Amerika Serikat yang berpengaruh terhadap harga material konstruksi dan biaya pelaksanaan proyek.

Meskipun sejumlah kegiatan belum berjalan, pemerintah daerah memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas.

DPRD Kukar juga berharap penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat segera kembali normal agar berbagai program pembangunan yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal.

Dengan strategi kehati-hatian tersebut, Kukar berupaya menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang sehat di tengah ketidakpastian fiskal yang masih berlangsung. (Dri)