Pengamat Pendidikan Abdul Rozak Fahrudin, Rabu (3/6/2026).(Foto: Widha Riduan/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Pengamat pendidikan Kalimantan Timur (Kaltim), Abdul Rozak Fahrudin, menyoroti masalah kesejahteraan guru honorer terutama di Kaltim. Menurutnya, kebijakan pembiayaan guru honorer yang kini banyak dibebankan melalui dana BOS membuat beban sekolah semakin besar.

Padahal sebelumnya, terdapat skema pembiayaan yang lebih ringan karena ditanggung langsung oleh pemerintah daerah.

"Kalau honor guru juga dibebankan ke dana BOS, tentu ruang sekolah untuk membiayai program-program lainnya menjadi semakin terbatas," ujarnya, Rabu (3/6/2026).

Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah di Kaltim untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembiayaan pendidikan dengan melibatkan kepala sekolah sebagai pihak yang memahami kondisi lapangan secara langsung.

"Masukan dari para kepala sekolah penting untuk mengetahui apakah dana yang diberikan saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan operasional pendidikan. Maka Pemerintah perlu duduk bersama kepala sekolah dan mendengar kondisi riil yang mereka hadapi. Dari situ bisa diketahui apakah anggaran yang ada saat ini sudah cukup atau perlu ditambah," terangnya.

Ia berharap, perhatian terhadap sektor pendidikan tetap menjadi prioritas, terlebih Kalimantan Timur saat ini tengah mempersiapkan diri sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Pendidikan harus bergerak cepat. Kalau kita ingin mencetak generasi unggul tahun 2045, maka investasi pendidikan hari ini tidak boleh dikurangi. Justru harus diperkuat," tambahnya.

Sementara itu, hal yang sama diutarakan anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan. Ia menilai, keberadaan guru honorer di Kalimantan Timur masih sangat dibutuhkan, terutama untuk memenuhi kekurangan tenaga pengajar di sejumlah wilayah terpencil.

"Kemampuan fiskal Kalimantan Timur masih memungkinkan untuk mempertahankan keberadaan guru honorer, karena faktanya kita masih kekurangan guru,” tutupnya. (One)