- Rabu, 03 Juni 2026
Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Mas
BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan resmi memulai perluasan proyek percontohan digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) berbasis Digital Public Infrastructure (DPI), sebagai upaya memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan hanya diterima masyarakat yang benar-benar berhak.
Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Mas
"Jangan sampai orang kaya yang kita subsidi. Jangan sampai orang yang mampu menerima bantuan sosial. Kita ingin memiliki data yang benar-benar akurat sehingga bantuan diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan," ujar Rahmad saat melakukan Kick Off dan Sosialisasi Lintas Stakeholder Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial Kota Balikpapan, Selasa (2/6/2026).
Balikpapan menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang dipercaya pemerintah pusat untuk melaksanakan perluasan proyek digitalisasi perlindungan sosial. Rahmad menyebut kepercayaan tersebut merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Balikpapan, untuk menjadi contoh pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial.
Menurutnya, program tersebut bertujuan memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial, sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih cepat, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
"Balikpapan dituntut menjadi contoh bagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat," katanya.
Untuk menyukseskan program tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan menyiapkan 365 Agen Perlinsos yang akan bertugas di 34 kelurahan dan enam kecamatan. Para agen akan mendampingi masyarakat dalam proses registrasi, verifikasi, validasi data hingga penanganan sanggahan apabila ditemukan ketidaksesuaian data penerima bantuan.
Rahmad juga meminta seluruh ketua RT berperan aktif dalam proses pendataan. Menurutnya, RT merupakan garda terdepan yang paling mengetahui kondisi sosial ekonomi warganya sehingga memiliki peran penting dalam memastikan keakuratan data.
Ia mengingatkan agar proses pendataan dilakukan secara objektif tanpa mempertimbangkan hubungan keluarga maupun kedekatan pribadi.
"Jangan ada pilih kasih. Kalau memang membutuhkan harus didaftarkan. Kalau sudah mampu, datanya harus diperbarui. Ini tanggung jawab kita bersama," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan, Arfiansyah, menjelaskan para agen tersebut terdiri dari 238 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 127 mitra Dinas Sosial yang berasal dari unsur Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
"Mereka akan menjadi ujung tombak pelaksanaan digitalisasi perlindungan sosial di lapangan," ujar Arfiansyah.
Setelah mengikuti bimbingan teknis, para agen akan mulai mendampingi proses registrasi Perlinsos Digital yang berlangsung selama satu bulan, mulai 4 Juni hingga 3 Juli 2026. Selama periode tersebut masyarakat dapat melakukan pendaftaran, pemutakhiran data, hingga menyampaikan sanggahan apabila terdapat data yang tidak sesuai.
Arfiansyah mengatakan program ini tidak hanya bertujuan memperbarui data penerima bantuan sosial, tetapi juga mendukung percepatan reformasi birokrasi dan transformasi layanan publik berbasis digital.
"Kami ingin mewujudkan data yang valid, transparan, dan tepat sasaran sehingga seluruh program kesejahteraan sosial benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan," katanya.
Selain memperkuat ketepatan sasaran bantuan sosial, digitalisasi data warga juga diharapkan membantu pemerintah memperbarui basis data kependudukan. Sebagai kota transit, Balikpapan memiliki mobilitas penduduk yang tinggi sehingga pendataan warga, termasuk pendatang, dinilai sangat penting.
Melalui program ini, Pemerintah Kota Balikpapan berharap memiliki database sosial yang lebih akurat dan mutakhir, sehingga setiap kebijakan dan bantuan pemerintah dapat diberikan berdasarkan kondisi riil masyarakat di lapangan. (Las)
