Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Masud, Senin (1/6/2026).(Foto: Sulastri/KutaiRaya.com)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com)): Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan kembali mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat. Kota ini menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi perluasan pilot project digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos), sebuah program yang dirancang untuk mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran.

Penunjukan tersebut menjadi langkah strategis dalam transformasi layanan publik berbasis teknologi, sekaligus menempatkan Balikpapan sebagai salah satu daerah percontohan dalam pembangunan sistem perlindungan sosial digital nasional.

Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Masud mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari ketua RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), hingga agen Perlinsos untuk bersama-sama menyukseskan program tersebut.

“Kita akan menggelar sosialisasi di Balikpapan Sport and Convention Center atau Dome pada 2 Juni. Mari kita bersama-sama menyukseskan program ini karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat,” kata Rahmad, Senin (1/6/2026).

Menurutnya, digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan melalui konsep Digital Public Infrastructure (DPI) yang saat ini tengah dikembangkan pemerintah.

Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengakses portal digital Perlinsos, untuk melakukan pendaftaran secara mandiri dan memperbarui data sosial secara lebih mudah.

“Pemerintah menghadirkan portal digital Perlinsos yang bisa diakses masyarakat secara mandiri maupun melalui pendampingan petugas di lapangan,” ujarnya.

Program yang dijalankan secara lintas kementerian dan lembaga itu berada di bawah koordinasi Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Rahmad menjelaskan, kepala keluarga yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat langsung melakukan registrasi melalui aplikasi Perlinsos. Sementara masyarakat yang belum memiliki IKD, lanjut usia, atau mengalami kendala literasi digital akan mendapat pendampingan dari agen Perlinsos yang disiapkan pemerintah.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan menyiapkan 365 agen Perlinsos yang akan bertugas di seluruh wilayah kota.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Balikpapan Arfiansyah mengatakan, setiap kelurahan akan memiliki 10 agen yang terdiri atas tujuh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tiga mitra Perlinsos seperti Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Sementara itu, setiap kecamatan akan diperkuat oleh empat agen tambahan yang bertugas mendampingi masyarakat dalam proses registrasi dan verifikasi data.

“Seluruh agen tersebut nantinya akan mendapatkan akses khusus ke portal Perlinsos setelah didaftarkan ke pemerintah pusat,” jelas Arfiansyah.

Rangkaian kegiatan akan dimulai pada 2 Juni melalui kick-off dan sosialisasi perluasan pilot project digitalisasi Perlinsos. Pada hari yang sama, seluruh agen Perlinsos akan mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan di Aula Balai Kota Balikpapan dan Aula Gedung Bank Indonesia.

Selanjutnya, mulai 4 Juni, proses registrasi masyarakat akan dibuka di seluruh kelurahan dan kecamatan.

Untuk memastikan program berjalan optimal, Wali Kota Balikpapan telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, hingga ketua RT agar aktif menyosialisasikan program tersebut kepada masyarakat.

Para ketua RT juga diminta menyiapkan data terbaru kepala keluarga di wilayah masing-masing sebagai dasar pemutakhiran data sosial, sementara pihak kelurahan memastikan kesiapan sarana dan prasarana pelayanan.

Melalui digitalisasi Perlinsos, pemerintah berharap data penerima bantuan sosial menjadi lebih valid, terintegrasi, dan mudah diperbarui. Dengan demikian, penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih cepat, tepat sasaran, dan meminimalkan potensi kesalahan data.

Program ini sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem perlindungan sosial nasional yang terhubung langsung dengan data kependudukan digital, sehingga layanan sosial pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (Las)