Kepala DKP Muslik, Senin (25/5/2026).(Foto: Achmad Rizki/KutaiRaya.com)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Keterbatasan keuangan daerah membuat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara (Kukar) mencari sumber lain, termasuk dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal ini disampaikan Kepala DKP Kukar, Muslik kepada KutaiRaya.com, Senin (25/5/2026).

Ia mengatakan, DKP Kukar hanya mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp. 200 milliar dari sumber APBD.

"Kita mencari sumber lain terutama dari APBN, agar bisa diarahkan ke Kukar," katanya.

Maka itu, pihaknya telah mengajukan sejumlah desa untuk dijadikan kampung nelayan merah putih ke pemerintah pusat.

Adapun desa atau kampung nelayan merah putih yang diajukan, di antaranya Desa Sangkuliman, Pela, Semayang, Jantur, Kersik, Tanjung Limau dan Handil Terusan.

"Desa tersebut tengah dilakukan supervisi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan," ucapnya.

Ia menegaskan, program ini sesuai dengan program pemerintah pusat.

Kemudian program budidaya tematik yang akan diintegrasikan dengan program Koperasi Desa Merah Putih.

Dia berharap usulan ini bisa segera ditetapkan dan memberikan manfaat di tengah masyarakat, terlebih dalam pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Sy. Vanesa Vilna menjelaskan, keterbatasan anggaran daerah ini mengakibatkan sejumlah program dilakukan pemangkasan atau efisiensi.

"Pemangkasan ini dirasakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," kata Vanesa.

Meskipun terjadi pemangkasan, pihaknya menekankan kepada seluruh OPD untuk terus melakukan pengawasan terhadap program kerjanya.

Sehingga program kerja itu bisa dikerjakan dengan baik.

"Pemangkasan ini dari pemerintah pusat melalui Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditansfer ke daerah (TKD). Jika program daerah juga tak dipangkas, maka yang terjadi adalah utang. Sehingga jangan sampai itu terjadi kembali," ujarnya. (Ary)