Walikota Samarinda, Andi Harun. Senin, (18/5/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengaku masih mengkaji penyediaan transportasi umum, khususnya bus sekolah, di tengah sorotan larangan pelajar menggunakan kendaraan pribadi ke sekolah. Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mendorong percepatan pengadaan moda transportasi massal, yang dinilai sudah menjadi kebutuhan mendesak kota.

Persoalan transportasi pelajar di Samarinda semakin menjadi perhatian, seiring tingginya penggunaan kendaraan pribadi oleh siswa yang berdampak pada kemacetan, dan risiko keselamatan lalu lintas. Namun di tengah dorongan pembatasan kendaraan pribadi bagi pelajar, kota ini masih menghadapi tantangan keterbatasan anggaran, kondisi infrastruktur jalan, serta belum terintegrasinya sistem transportasi umum yang memadai.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan, rencana pengadaan bus sekolah sebenarnya telah masuk dalam agenda Pemerintah Kota (Pemkot) tahun ini. Namun, keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran membuat realisasinya belum dapat dijalankan.

“Sebenarnya tahun ini kita ada rencana. Cuma karena efisiensi APBD kita, mode yang sekarang dilaksanakan pemerintah itu mode bertahan,” kata Andi Harun, Senin (18/5/2026).

Ia menyebutkan bahwa, ruang fiskal Pemkot saat ini belum cukup kuat untuk melakukan ekspansi layanan publik berskala besar, termasuk pengadaan transportasi sekolah.

“Karena kita mau melakukan ekspansi dan inovasi terhadap pelayanan publik, kita saat ini terbatas pada kemampuan anggaran kita,” ujarnya.

Selain persoalan anggaran, Andi Harun mengungkapkan, hasil kajian teknis juga menunjukkan kondisi jalan di Samarinda, belum sepenuhnya cocok untuk operasional bus berukuran besar.

“Kita juga masih melakukan kajian karena ternyata setelah kita melakukan kajian teknis, lebar dan panjang jalan kita termasuk putaran baliknya itu, tidak semua spesifikasi bus cocok untuk di Kota Samarinda,” bebernya.

Pemkot justru mendorong pengusaha angkutan umum, agar dapat melakukan peremajaan armada menuju transportasi berbasis listrik.

“Kami mendorong kepada para pengusaha agar dilakukan rehabilitasi terhadap angkutan, yang selama ini memakai BBM kalau bisa melakukan investasi, pada peremajaan angkot kita berbasis listrik,” ucapnya.

Andi Harun juga menyinggung hasil studi ke sejumlah daerah, terkait penyediaan bus sekolah yang menurutnya tidak seluruhnya berjalan efektif.

“Bicara tentang sarana-prasarana pelayanan itu tidak hanya bicara mengadakan peralatannya, tapi juga yang paling utama dan penting adalah soal tata kelolanya,” tegasnya.

Menurutnya, Pemkot masih menunggu kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membaik, sebelum merealisasikan program transportasi massal tersebut.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar menilai, Samarinda sudah saatnya memiliki sistem transportasi massal yang lebih terintegrasi. Ia menyampaikan, jika pembahasan tersebut juga telah disampaikan kepada Dinas Perhubungan (Dishub).

“Terakhir kali saya komunikasi dengan Dinas Perhubungan, sesuai dengan usulan kami di Komisi III juga menyampaikan bahwa sudah saatnya Samarinda memiliki moda transportasi massal,” terangnya.

Ia menilai, prioritas utama harus diarahkan pada penyediaan bus sekolah bagi pelajar, agar para pelajar tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi untuk berpergian menuju sekolah, mengingat tidak semua pelajar memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

“Kemarin saya juga menyampaikan kepada Dinas Perhubungan, prioritas adalah bus anak sekolah. Itu yang utama. Kalau bisa ini didahulukan,” ujarnya.

Deni menjelaskan, pengadaan armada tidak harus dilakukan melalui pembelian langsung oleh pemerintah. Menurutnya, skema Buy The Service (BTS), dapat menjadi solusi agar layanan tetap berjalan tanpa membebani anggaran secara penuh.

“Kami sampaikan bahwa kita tidak mesti membeli atau pengadaan, kita mesti bisa dengan skema buy the service atau BTS,” katanya.

Ia juga mendorong penerapan sistem feeder untuk menjangkau kawasan permukiman, dan jalan sempit yang tidak dapat dilalui bus besar.

“Nantinya kan di dalam Samarinda ini masih banyak ruas-ruas jalan kecil. Nah, itu nanti penghubungnya dengan angkot-angkot kecil tapi dalam kondisi yang baik,” jelasnya.

Menurut Deni, sistem tersebut juga bisa menjadi solusi agar angkutan kota lama tidak tersingkir sepenuhnya, dari sistem transportasi baru.

“Kita tidak ingin angkot lama tersingkirkan, tapi yang punya izin trayek aktif tetap bisa dilibatkan,” pungkasnya. (*Abi)