Bupati Berau Sri Juniarsih.(Foto:Hms Pemkab Berau)
BERAU,(KutaiRaya.com): Pemerintah Kabupaten Berau menyatakan komitmen untuk keberlanjutan pembangunan ditengah kondisi efisiensi keuangan, dengan mangandeng dunia usaha.
Pelaksanaan pembangunan menurut Bupati Berau Sri Juniarsih, harus tetap berjalan sesuai rencana dan yang diharapkan."Maka dari itu diperlukan penguatan kolaborasi dengan dunia usaha," terang Sri Juniarsih, Rabu (13/6/2026).
Bupati Sri Juniarsih meminta koordinasi yang lebih intensif antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), camat, serta perusahaan agar pelaksanaan pembangunan seperti perbaikan jalan bisa dilakukan lebih cepat melalui pola gotong royong.
Skema yang ditawarkan pun sederhana dan praktis. Pemerintah daerah melakukan pemotongan pada ruas jalan yang rusak, sementara perusahaan membantu penanganan lanjutan melalui semenisasi. "Kalau menggunakan APBD, prosesnya panjang karena harus mengikuti regulasi. Sementara kami harus melayani 13 kecamatan dan 100 kampung," tuturnya.
Ia memberikan gambaran, seperti kondisi jalan menuju Kecamatan Segah yang hingga kini masih dipenuhi lubang dan gelombang. Infrastruktur yang rusak tersebut dinilai tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga menghambat aktivitas ekonomi kampung. "Untuk itu kami bukan hanya meminta, tapi memaksa. Tidak usah dibangun jalan baru, yang penting masyarakat tidak lagi merasakan jalan bergelombang dan berlubang," tegas Sri Juniarsih.
Dalam kesempatan itu Bupati Sri Juniarsih Mas juga mengakui bahwasanya Pemkab Berau telah berupaya melakukan perbaikan melalui dana bagi hasil sawit. Namun, penurunan signifikan dana tersebut membuat ruang gerak pemerintah daerah semakin terbatas.
"Karenanya tadi sempat sepanjang perjalanan menuju ibu kota Kecamatan Segah melihat masih banyak jalan berlubang. Untuk membangun jalan, tentu kami memiliki keterbatasan pendanaan, baik dari APBD maupun provinsi," ujarnya.
Di Kecamatan Segah sendiri terdapat 22 perusahaan tambang dan perkebunan kelapa sawit. Namun, Bupati menilai kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan tersebut masih perlu diperkuat agar benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Perusahaan harus mengambil peran. Jangan hanya mengambil kekayaan daerah, tetapi CSR tidak transparan dan tidak berdampak ke masyarakat," katanya. (kr)