Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda.(Foto: Abi/KutaiRaya)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Wacana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Muti, terkait penghapusan guru honorer mulai 1 Januari 2027 menuai kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai kebijakan tersebut berpotensi memperparah krisis tenaga pendidik di daerah.

Wacana penghapusan guru honorer mulai 2027 yang disampaikan Abdul Muti menuai beragam kritik, karena dinilai berpotensi memperparah kekurangan tenaga pengajar di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Samarinda yang saat ini masih mengalami defisit sekitar 700 - an guru, dan selama ini banyak ditopang oleh keberadaan tenaga honorer di sekolah-sekolah.

Menurut Anhar, kondisi Samarinda saat ini masih mengalami kekurangan guru sekitar 700 - an orang. Kekurangan tersebut selama ini banyak ditopang oleh keberadaan guru honorer.

“Kalau misalnya guru-guru honorer dihilangkan, otomatis dari kekurangan 700 bisa lebih dari 700 lagi gara-gara kebijakan ini,” ujarnya, Senin (11/5/2026).

Ia bahkan melontarkan kritik keras terhadap wacana tersebut. Menurutnya, jika pemerintah pusat tidak memiliki solusi konkret atas kekurangan tenaga pengajar di daerah, maka bukan guru honorer yang perlu dihapus.

“Kalau saya sih bukan guru honorernya yang dihilangkan, menterinya saja yang diganti,” katanya.

Anhar menilai, pemerintah pusat tidak bisa menyamaratakan kondisi daerah dengan kota-kota besar seperti Jakarta. Menurutnya, kebutuhan tenaga pengajar di daerah masih sangat tinggi, sementara perekrutan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) belum mampu menutupi kebutuhan tersebut.

“Setiap tahun Samarinda kekurangan sekitar 100 guru karena pensiun, pindah, atau faktor lainnya. Kalau guru honorer dihapus, solusinya apa?” tegasnya.

Ia juga menyoroti peran guru honorer yang dinilai memiliki kualitas tidak kalah dengan guru ASN, terutama untuk mata pelajaran tertentu seperti matematika, kimia, fisika, dan bahasa Inggris.

“Kalau memang spesialis dan dibutuhkan sekolah, justru menurut saya bayarannya harus lebih tinggi. Jangan melihat status honorer atau bukan,” ucapnya.

Selain itu, Anhar mengingatkan bahwa kebijakan penghapusan guru honorer bisa memunculkan dampak lanjutan terhadap dunia pendidikan, termasuk potensi kekurangan tenaga pengajar hingga ancaman penutupan sekolah.

“Jangan bikin susah daerah. Infrastruktur pendidikan masih terbatas, tenaga pendidik kurang, bantuan keuangan juga dipotong. Terus apa lagi yang mau diharapkan daerah?” katanya.

Ia meminta pemerintah pusat tidak hanya menghadirkan kebijakan administratif, tetapi juga memberikan ruang solusi bagi pemerintah daerah, agar tetap bisa memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat.

“Kalau memang mau dihapus, harus jelas dulu regulasi dan solusinya. Jangan sampai kebijakan pusat justru membuat pendidikan di daerah semakin bermasalah,” tekannya.

Sementara itu, salah satu Guru Honorer Di Kota Samarinda Arman Setyo mengaku, sangat menyayangkan kebijakan pusat, menurutnya kekurangan guru merupakan permasalahan yang krusial di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Kota Samarinda.

"Kota Samarinda itu Ibukota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dan juga berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), tetapi kekurangan guru masih menjadi permasalahan krusial, kehadiran kami para Guru Honorer sebenarnya cukup membantu meringankan beban kekurangan guru, yang dihadapi Kota Samarinda," ujarnya.

Walaupun, Wacana Kebijakan ini baru akan diberlakukan di awal tahun depan, menurutnya dalam jangka waktu yang cukup dekat tersebut, beban para Guru Honorer adalah para guru harus bisa beradaptasi dengan efek kebijakan kedepannya.

"Saya rasa jika kebijakan ini benar-benar dilaksanakan tahun depan, para Guru Honorer sebelumnya, tidak akan banyak yang tetap bertahan menjadi seorang guru, bisa saja beberapa dari kawan-kawan saya memilih mencari pekerjaan lain, sehingga angka Kekurangan Guru bisa menjadi semakin besar di beberapa daerah, khususnya Kota Samarinda," pungkasnya. (*Abi)