Wakil Bupati Berau, Gamalis.(hms Pemkab Berau)

BERAU,(KutaiRaya.com): Wakil Bupati Berau, Gamalis, menyampaikan apresiasi atas peran DPRD Kabupaten Berau dalam memberikan masukan dan saran yang konstruktif untuk pembangunan Kabupaten Berau selama ini.

Hal tersebut disampaikan Gamalis, saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Berau dalam agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025, yang berlangsung dik ruang rapat gabungan DPRD Berau belum lama ini.

Ia menyebut bahwa hasil LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan 2025, Kabupaten Berau meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP.
"Seluruh rekomendasi dari DPRD menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan dan langkah pembangunan kedepan. Rekomendasi akan jadi pertimbangan kami untuk merumuskan agenda pembangunan kedepan," terangnya.

Sepanjang tahun 2025, Pemkab Berau memang mencatat sejumlah capaian yang dinilai positif dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu indikatornya adalah keberhasilan meraih opini WTP dari BPK, yang mencerminkan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Namun bahwa keberhasilan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat. "Masih ada kekurangan, bahkan ketidakpuasan dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Ini menjadi catatan penting bagi kami untuk terus berbenah," katanya.

Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan tidak akan semakin ringan. Justru sebaliknya, dinamika yang berkembang menuntut pemerintah daerah untuk bekerja lebih adaptif, responsif, dan tepat sasaran. Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, ditambah dengan tuntutan peningkatan kesejahteraan, menjadi faktor yang harus diantisipasi dengan perencanaan yang matang.
Karena itu, Pemkab Berau berkomitmen memperkuat pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah, khususnya untuk periode 2025 hingga 2026.

Perencanaan tersebut, kata dia, harus disusun secara lebih partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, serta mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan. "Ke depan, perencanaan pembangunan harus semakin adaptif terhadap aspirasi masyarakat, bukan hanya berbasis program, tetapi benar-benar berbasis kebutuhan," jelasnya.

Lebih lanjut, Gamalis juga menekankan pentingnya menjaga sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia menilai, hubungan yang harmonis dan konstruktif antara kedua lembaga tersebut menjadi kunci agar roda pemerintahan dapat berjalan efektif dan tepat arah.

Tak hanya itu, ia turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, yang telah berkontribusi dalam mendukung jalannya pembangunan sepanjang tahun 2025.

Menurutnya, keberhasilan yang diraih tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah, legislatif, hingga masyarakat luas. "Kami berharap kemitraan ini terus terjaga dan semakin kuat, sehingga setiap langkah pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan bersama," ujarnya. (kr)