Rapat paripurna DPRD Berau.(Foto:hms Pemkab Berau)

BERAU,(KutaiRaya.com): DPRD Kabupaten Berau, belum lama ini menggelar Rapat Paripurna dalam agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun 2025.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, didampingi Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, serta dihadiri Wakil Bupati Berau, Gamalis, anggota DPRD, jajaran OPD, dan unsur Forkopimda Kabupaten Berau.

DPRD Kabupaten Berau dalam agenda rapat tersebut memberikan apresiasi sejumlah capaian pemerintah daerah. Indikator makro menunjukkan tren yang menggembirakan: pertumbuhan ekonomi relatif stabil, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan, angka kemiskinan berhasil ditekan, serta realisasi APBD dinilai berjalan cukup optimal.

Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, mengatakan keberhasilan makro tidak boleh membuat pemerintah daerah terlena terhadap realitas di lapangan yang masih dihadapi masyarakat. “Kami mengapresiasi capaian yang ada, tetapi harus diakui bahwa hasil pembangunan belum sepenuhnya dirasakan merata oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah masih menjadi isu krusial. Beberapa daerah dinilai mengalami percepatan, sementara wilayah lain masih tertinggal, terutama dalam akses infrastruktur dasar dan layanan publik. Persoalan ini, lanjut Dedy, tidak bisa dipandang sebagai hal biasa, melainkan harus menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan ke depan. "Pemerataan pembangunan bukan hanya soal keadilan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan pertumbuhan daerah," tegasnya.

Selain ketimpangan, DPRD juga menyoroti kualitas layanan publik yang dinilai belum optimal. Mulai dari pelayanan administrasi hingga sektor-sektor dasar seperti pendidikan dan kesehatan, masih memerlukan peningkatan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Di sisi lain, struktur ekonomi Berau juga menjadi perhatian serius. Ketergantungan pada sektor tertentu dinilai berpotensi menimbulkan kerentanan jika tidak diimbangi dengan diversifikasi ekonomi.

"Ke depan, kita tidak bisa hanya bergantung pada satu atau dua sektor unggulan. Perlu strategi untuk memperkuat sektor lain agar ekonomi lebih tangguh," kata Dedy.

Tak kalah penting, DPRD juga menekankan perlunya penguatan tata kelola pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan efektivitas program pembangunan.

DPRD menegaskan bahwa rekomendasi terhadap LKPJ bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan instrumen strategis untuk mengarahkan kebijakan pemerintah daerah. "Rekomendasi ini adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai lembaga pengawas. Ini bukan formalitas, tetapi catatan serius yang harus ditindaklanjuti," ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa seluruh proses pembahasan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel, dengan mengedepankan kemitraan sejajar antara legislatif dan eksekutif. (kr)