Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi.(Foto: Abi/KutaiRaya)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Kekurangan tenaga pengajar di tingkat sekolah dasar (SD) di Kota Samarinda, mulai menjadi perhatian serius di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda. Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada kualitas pembelajaran, bahkan menyebabkan kelas kosong ketika guru berhalangan hadir.

Kekurangan guru sekolah dasar yang menyebabkan kelas kosong dapat mengganggu proses belajar peserta didik. Berdasarkan data yang beredar, Kota Samarinda mengalami kekurangan sebanyak 706 - 765 guru (mulai dari TK, SD dan SMP).

Diketahui, beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya guru di Samarinda ialah faktor pensiun hingga angka kematian. Selain itu, faktor rekrutmen yang terpusat hingga pembatasan regulasi terhadap tenaga pengajar non ASN (honorer) turut ambil andil.

Mengenai hal itu, mempertimbangkan skema Penyedia Jasa Layanan Perseorangan (PJLP), merupakan alternatif genting yang bisa menjadi pilihan terbaik. Hal ini, di utarakan oleh anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi kepada kutairaya.com, Jumat (8/5/2026).

Menurutnya, agar hak pendidikan siswa tetap terpenuhi tanpa terganggu oleh kekosongan tenaga pengajar, skema PJLP menjadi pilihan cadangan terbaik saat ini. Pasalnya, febomena tersebut tidak bis adianggao sebelah mata.

“Kalau guru kelas tidak ada satu hari saja, sepanjang jam pelajaran bisa kosong. Kalau sampai berhari-hari, bagaimana nasib siswa?” ujarnya.

Menurutnya, peran guru kelas di SD sangat vital, tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga pengarah dan pengawas proses belajar sehari-hari. Kekosongan guru, kata dia, otomatis membuat proses pembelajaran terganggu secara signifikan.

Ismail menilai, Pemerintah Kota Samarinda perlu segera mencari solusi konkret atas keterbatasan tenaga pengajar, terutama di tengah kebijakan pembatasan pengangkatan tenaga honorer dari pemerintah pusat.

Ia mencontohkan, pendekatan yang digunakan di Kota Balikpapan melalui skema Penyedia Jasa Layanan Perseorangan (PJLP), untuk menutup kekurangan tenaga pendidik di sekolah.

“Karena ada moratorium honorer, daerah harus mencari solusi lain. Di Balikpapan, PJLP cukup membantu menutup kekurangan guru,” jelasnya.

DPRD Samarinda mendorong agar pola serupa dapat dipertimbangkan di Samarinda, dengan penyesuaian terhadap kemampuan anggaran daerah. Menurut Ismail, pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama, meski dalam kondisi fiskal yang terbatas.

“Jangan sampai anak-anak kehilangan hak belajar, hanya karena kekurangan guru. Itu yang paling penting untuk segera dicarikan jalan keluar,” tandasnya. (*Abi)