Sekretaris Disdikbud Kukar, Pujianto.(Foto: Andri Wahyudi/Kutairaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) bersama DPRD Kukar berupaya menjaga sektor pendidikan tetap menjadi prioritas, termasuk memastikan tidak ada pengurangan pegawai maupun pemangkasan anggaran yang berdampak pada tenaga pendidik.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Pujianto, menyampaikan hingga saat ini pemerintah daerah belum memiliki kebijakan untuk mengurangi jumlah pegawai, baik aparatur maupun tenaga dengan status lainnya.

Ia menegaskan, seluruh tahapan perencanaan, seperti Rencana Kerja (Renja) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten telah dilalui tanpa adanya pembahasan mengenai pengurangan pegawai.

“Sejauh ini belum ada istilah atau kebijakan untuk mengurangi jumlah pegawai, apa pun statusnya. Bahkan, komitmen Pak Bupati juga jelas, bukan hanya tidak memberhentikan pegawai, menurunkan insentif saja beliau tidak ingin,” ujar Pujianto, Rabu (29/4/2026).

Kendati demikian, ia mengakui kebijakan ke depan tetap bergantung pada regulasi dan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama terkait aturan proporsi belanja pegawai yang dibatasi maksimal 30 persen.

Jika terjadi penurunan APBD, pemerintah daerah akan menyesuaikan kebijakan berdasarkan kondisi fiskal yang ada.

“Terkait guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sampai hari ini juga belum ada kabar soal pemberhentian. Mudah-mudahan hak-hak tenaga pendidik tetap bisa kita perjuangkan bersama,” tambahnya.

Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, memastikan sektor pendidikan dan kesehatan tidak akan terdampak isu pengurangan anggaran, meskipun muncul wacana efisiensi dalam APBD.

Ia menegaskan DPRD Kukar berkomitmen melindungi dua sektor vital tersebut karena menyangkut pelayanan dasar masyarakat.

“Tidak ada kata pemangkasan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam kondisi apapun, dua sektor ini tidak akan kita sentuh,” ujarnya.

Menurutnya, DPRD Kukar saat ini justru berupaya mencari formula terbaik guna meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer, khususnya guru, agar ke depan memperoleh pendapatan yang lebih baik.

Andi Faisal juga mengimbau para guru agar tetap fokus menjalankan tugas mencerdaskan generasi penerus tanpa terpengaruh isu pengurangan anggaran.

“Teman-teman guru tetap semangat, terus bekerja dengan baik, dan mendidik masyarakat Kukar agar semakin maju dan cerdas,” ucapnya. (Dri)