Anggota Komisi IV DPRD Samarinda. Anhar, Rabu, (29/4/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menegaskan bahwa polemik pengalihan pembiayaan sekitar 49 ribu peserta BPJS PBI, dari pemerintah provinsi ke pemerintah kota tidak boleh berlarut-larut tanpa solusi.

Polemik pengalihan pembiayaan sekitar 49 ribu peserta PBI, dari pemerintah provinsi ke pemerintah kota harus segera diselesaikan secara kolaboratif, mengingat kebutuhan anggaran mencapai Rp26 miliar per tahun dan menyangkut jaminan kesehatan masyarakat prasejahtera yang tidak bisa ditunda.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar menyebutkan bahwa, persoalan ini harus disikapi sebagai tanggung jawab bersama, bukan bahan perdebatan di ruang publik.

“Ini bukan untuk diperdebatkan, tapi dicarikan solusinya. Yang utama adalah keselamatan dan jaminan kesehatan masyarakat,” tegasnya, Rabu (29/4/2026).

Saat ini, sekitar 49 ribu warga Samarinda yang tergolong penerima bantuan iuran (PBI) sebelumnya ditanggung oleh pemerintah provinsi. Namun, pembiayaan tersebut direncanakan dikembalikan ke pemerintah kota. Padahal, total peserta PBI di Samarinda mencapai hampir 300 ribu jiwa atau sekitar 36 persen dari jumlah penduduk.

“Ini bukan angka kecil. Ini masyarakat prasejahtera yang memang sangat bergantung pada jaminan kesehatan,” ujarnya.

Jika dialihkan sepenuhnya ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp26 miliar per tahun. Menurut Anhar, angka tersebut cukup berat di tengah kondisi fiskal daerah yang juga terdampak pemotongan transfer pusat.

“Kondisi keuangan kita memang sedang tidak baik. Tapi ini menyangkut hak dasar masyarakat,” katanya.

DPRD Samarinda berharap, pemerintah provinsi tidak serta-merta menghentikan pembiayaan, tanpa skema transisi yang jelas. Ia menilai masih ada ruang komunikasi antara gubernur dan wali kota untuk mencari jalan tengah.

“Masa tidak ada solusi? Ini hanya sekitar Rp26 miliar per tahun. Harusnya bisa dibicarakan bersama,” ujarnya.

Meski demikian, DPRD menyatakan siap mendukung Pemerintah Kota Samarinda untuk mencari solusi, termasuk melalui rasionalisasi anggaran jika diperlukan.

“Kalau memang harus, kita geser anggaran. Bahkan kalau perlu tunda proyek lain. Ini menyangkut kesehatan masyarakat,” tandasnya. (*Abi)