Ketua KNPI Kukar, Rian Tri Saputra.(Foto: Achmad Nizar/KutaiRaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com) : Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meminta pemerintah daerah lebih serius melibatkan organisasi kepemudaan dalam berbagai programnya, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Ketua KNPI Kukar, Rian Tri Saputra menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah program kerja kepemudaan yang membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah daerah.

"Sebelumnya kitasudah menyampaikan beberapa program kerja kepemudaan yang telah direncanakan. Tentunya kami membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah daerah," ujarnya pada KutaiRaya.com, Senin (27/4/2026).

Ia menjelaskan, di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit, KNPI tetap berkomitmen memprioritaskan program yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas SDM pemuda.

Sebelumnya pihaknya sudah melakukan pertemuan bersama Komisi IV DPRD Kukar yang turut dihadiri Dispora, KNPI menyuarakan pentingnya sinergi lintas OPD, tidak hanya bergantung pada Dispora dalam urusan kepemudaan.

"Tidak adil jika urusan kepemudaan hanya dibebankan ke Dispora. Banyak OPD lain seperti Dinas Tenaga Kerja yang memiliki program pelatihan. Seharusnya organisasi kepemudaan seperti KNPI, Karang Taruna, dan lainnya juga dilibatkan," tegasnya.

Menurutnya, selama ini pemuda selalu disebut sebagai penerus bangsa, namun realitanya, belum sepenuhnya dilibatkan dalam program kepemudaan.

KNPI Kukar juga menyoroti besaran pagu anggaran sebesar Rp200 juta yang dinilai belum sebanding dengan peran dan cakupan pembinaan organisasi kepemudaan hingga tingkat kecamatan.

"Dengan cakupan pembinaan OKP dan organisasi kepemudaan di kecamatan, anggaran Rp200 juta itu terasa timpang. Kami hanya meminta keadilan dan kebijakan yang lebih bijak dalam penganggaran," katanya.

Meski demikian, ia menegaskan tidak semata-mata menuntut anggaran, tapi lebih pada keterlibatan dalam program kepemudaan.

"Kalau pun tidak dianggarkan besar, kami minta dilibatkan. Misalnya ada pelatihan, kami bisa kirim perwakilan dari setiap kecamatan. Yang penting pemuda ikut merasakan manfaat program pemerintah," lanjutnya.

Jika anggaran Rp200 juta tersebut terealisasi, pihaknya akan memaksimalkan untuk kegiatan yang berdampak langsung ke masyarakat, seperti bakti sosial dan sunatan massal.

Namun ia menyadari, adanya efisiensi anggaran daerah berpotensi memengaruhi besaran yang diterima KNPI. Meski begitu, hal tersebut tidak akan menghentikan kegiatan organisasi.

Saat ini, KNPI Kukar tetap aktif menjalankan program tanpa bergantung penuh pada anggaran, seperti kursus bahasa Inggris gratis tiga kali seminggu yang telah diikuti ratusan peserta, serta pemanfaatan gedung untuk kegiatan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

"Kami bukan organisasi yang bergantung penuh pada anggaran. Tapi kami berharap ada rasa keadilan. Karena kami juga bagian dari mitra strategis, kritis, dan partisipatif pemerintah dalam pembangunan daerah," tukasnya. (*Zar)