
Kepala Bidang (Kabid) Tata Lingkungan dan Pertamanan, Basuni.(Foto: Abi/KutaiRaya)
SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda, mengakui kondisi armada pengangkut sampah saat ini masih belum ideal, baik dari sisi jumlah maupun usia kendaraan.
Kondisi armada pengangkut sampah di Samarinda, dinilai belum ideal karena jumlah yang terbatas dan usia kendaraan yang sudah tua, sehingga berdampak pada tingginya biaya operasional serta kurang optimalnya layanan kebersihan. Situasi ini menjadi tantangan bagi DLH dalam mengelola sampah secara efektif, di tengah keterbatasan anggaran untuk peremajaan dan penambahan armada.
Kepala Bidang (Kabid) Tata Lingkungan dan Pertamanan, Basuni menyebutkan, jumlah armada yang tersedia sekitar 80 unit. Namun, sebagian besar kendaraan tersebut sudah berusia cukup tua dan membutuhkan peremajaan.
“Kalau jumlahnya kurang lebih sekitar 80 unit, tapi kondisinya tidak semua optimal. Banyak yang usianya sudah di atas 5 tahun, bahkan ada yang lebih dari 15 sampai 20 tahun,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada biaya operasional yang semakin tinggi, terutama untuk perawatan dan konsumsi bahan bakar.
“Kalau kendaraan sudah tua, biasanya perawatannya lebih mahal dan penggunaan BBM juga lebih boros,” jelasnya.
Basuni menegaskan, DLH setiap tahun telah mengusulkan penambahan armada untuk mendukung pelayanan kebersihan. Namun, realisasi pengadaan tetap bergantung pada kebijakan, dan kemampuan anggaran pemerintah daerah.
“Usulan pasti ada setiap tahun. Tapi pengadaan itu bukan di DLH, melainkan di pemerintah kota secara keseluruhan,” katanya.
Di sisi lain, DLH juga menerapkan strategi penggabungan Tempat Penampungan Sementara (TPS), untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah.
Basuni mencontohkan beberapa TPS, yang sebelumnya tersebar kini dikonsolidasikan menjadi satu titik, untuk mempermudah pengangkutan dan mengurangi kesan kumuh di kota.
“Penggabungan TPS ini tujuannya supaya lebih efektif, dan kota tidak terlihat terlalu banyak titik sampah,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan, kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, dan kondisi wilayah.
DLH Samarinda, juga tengah mendorong kerja sama pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Namun, program tersebut masih dalam tahap persiapan karena membutuhkan sejumlah syarat teknis, termasuk ketersediaan volume sampah.
“Kebutuhan minimalnya sekitar 1.000 ton per hari, sementara kita sekarang baru sekitar 600 ton. Ini yang masih jadi tantangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, selain aspek teknis, kerja sama tersebut juga membutuhkan kesiapan pendanaan dan teknologi dari kedua pihak.
“Secara konsep bagus, tapi implementasinya harus matang. Kita tidak bisa terburu-buru,” katanya.
Dengan berbagai keterbatasan tersebut, DLH tetap berupaya memaksimalkan pengelolaan sampah, yang ada sambil mendorong peningkatan sarana dan prasarana ke depan.
“Yang jelas, dengan kondisi yang ada sekarang, kita tetap berusaha optimal agar pelayanan ke masyarakat tetap berjalan,” pungkasnya. (*Abi)