Kabid Pendidikan SD, Disdikbud Kukar Gamal Abdul Aziz.(Foto: Andri Wahyudi/Kutairaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mematangkan langkah pembenahan sektor pendidikan dasar pada tahun 2026.

Fokus utama diarahkan pada validasi data pendidikan, peningkatan mutu sekolah, serta pemenuhan sarana dan prasarana demi meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kukar.

Kepala Bidang Pendidikan SD Disdikbud Kukar, Gamal Abdul Aziz mengatakan, prioritas pembangunan pendidikan dasar masih mengacu pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), tata kelola pendidikan, serta penguatan Biaya Operasional Sekolah (BOS).

“Untuk tahun 2026 ini, kami sedang fokus pada verifikasi dan validasi data Dapodik, rapor pendidikan, serta akreditasi sekolah. Harapannya, jika data sudah valid, maka kebijakan yang disusun akan lebih tepat sasaran dan mampu menyelesaikan persoalan pendidikan berbasis data,” ujar Gamal.

Ia menjelaskan, target kinerja Disdikbud Kukar mencakup peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS), khususnya bagi kelompok usia Sekolah Dasar 7 hingga 12 tahun.

Selain itu, dari sisi sarana prasarana, perhatian diarahkan pada penyediaan ruang kelas layak dan perbaikan fasilitas sanitasi, seperti toilet sekolah.

Di bidang mutu pendidikan, saat ini Disdikbud Kukar sedang mendorong percepatan reakreditasi sekolah.

Sedikitnya 24 Sekolah Dasar telah mengikuti kegiatan pendampingan persiapan akreditasi guna memenuhi standar penilaian yang ditetapkan.

“Kami memberikan dukungan penuh kepada sekolah-sekolah yang sedang dalam proses akreditasi agar mereka siap memenuhi seluruh indikator penilaian,” tambahnya.

Sementara itu Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Fadlon Nisa, menegaskan pembahasan sektor pendidikan tidak hanya menyangkut sarana prasarana (sarpras) sekolah, tetapi juga menyeluruh hingga pada akurasi data pendidikan yang selama ini menjadi perhatian serius.

Menurutnya, saat ini Disdikbud Kukar tengah melakukan peninjauan ulang terhadap sejumlah data pendidikan, termasuk angka putus sekolah yang dinilai masih belum sinkron dengan kondisi riil di lapangan.

DPRD menyoroti adanya indikasi ketidaksesuaian data yang perlu segera dibenahi.

“Data-data ini sedang dibandingkan ulang dan disesuaikan kembali. Karena kalau melihat angka putus sekolah yang terlalu tinggi, rasanya tidak masuk akal. Ini salah satu pekerjaan besar yang sedang dibenahi oleh kepala dinas,” kata Fadlon.

Ia juga mengapresiasi langkah Kadisdikbud Kukar yang aktif meminta dukungan dari Komisi IV DPRD, terutama dalam memetakan sekolah-sekolah yang masih membutuhkan perhatian, baik dari sisi status lahan, infrastruktur, maupun akses pendidikan di wilayah terpencil.

“Kami dari Komisi IV sangat mengapresiasi pemaparan Pak Kadis. Harapannya, pembenahan data ini menjadi dasar untuk kebijakan pendidikan yang lebih tepat, sehingga progres pendidikan di Kukar ke depan semakin baik,” ucapnya. (Dri)