Koordinator Lapangan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur, Erly Sopiansyah (baju putih/tengah) bersama rekan - rekannya, di depan Posko Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Senin (13/4/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim), memastikan akan menggelar aksi pada 21 April 2026 bertepatan dengan Perayaan Hari Kartini, dan melibatkan ribuan massa dari berbagai daerah di Kaltim.

Masyarakat Kaltim kini mulai resah, banyaknya protes terhadap Pemerintahan Provinsi (Pemprov), hingga rencana menggelar aksi oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur. Tentunya, akan melibatkan ribuan massa yang mencerminkan meningkatnya keresahan publik terhadap isu nepotisme, dinasti politik, serta kebijakan pemerintah daerah, yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat.

Koordinator Lapangan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur, Erly Sopiansyah menyebutkan, hingga saat ini jumlah massa yang telah terkonfirmasi, mencapai lebih dari 4.000 orang, meski angka tersebut masih bersifat sementara.

“Data terakhir yang masuk sekitar 4.075 orang. Tapi itu baru yang terdata, di lapangan bisa saja lebih,” ujarnya saat ditemui di posko Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur, Senin (13/4/2026).

Ia menambahkan, dukungan tidak hanya datang dari Kota Samarinda, tetapi juga dari sejumlah daerah lain seperti Kutai Kartanegara, Kutai Barat, hingga Paser.

“Banyak yang menghubungi lewat telepon, dari berbagai komunitas dan masyarakat umum. Ini bukan hanya dari Samarinda, tapi hampir seluruh Kaltim,” jelasnya.

Erly mengungkapkan, aksi tersebut akan membawa sejumlah tuntutan yang saat ini masih difinalisasi. Namun, salah satu isu utama yang akan disuarakan adalah penolakan terhadap praktik nepotisme, dan dinasti politik di Kalimantan Timur.

“Bocoran awal, kami menolak nepotisme dan dinasti politik. Kalau satu wilayah dikuasai satu keluarga, itu tidak sehat,” tegasnya.

Selain itu, aliansi juga menyoroti kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, terutama dalam kondisi ekonomi yang belum stabil.

“Kami melihat kebijakan yang ada sekarang tidak berpihak kepada masyarakat. Ini yang menjadi keresahan bersama,” katanya.

Ia juga mengkritik penggunaan anggaran daerah, yang dinilai tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.

Erly menegaskan bahwa, aksi tersebut bukan bagian dari kepentingan politik praktis, atau kelompok tertentu, melainkan murni aspirasi masyarakat.

“Ini bukan gerakan 01 atau 02. Pilkada sudah selesai. Ini murni suara masyarakat Kaltim,” ujarnya.

Ia bahkan menekankan pada tingginya antusiasme masyarakat, menjadi indikator adanya kekecewaan yang selama ini terpendam.

“Banyak yang ingin ikut karena merasa kecewa. Ini momentum mereka menyampaikan aspirasi,” katanya.

Menjelang pelaksanaan aksi, Erly mengimbau seluruh peserta untuk menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan anarkis.

“Saya tegaskan, jangan bawa senjata tajam, jangan bawa bom molotov, jangan merusak fasilitas umum, dan jangan anarkis,” tegasnya.

Ia juga meminta peserta untuk tetap menjaga citra masyarakat Kalimantan Timur, yang dikenal santun.

“Jadilah pendemo yang santun. Jaga keamanan dan ketertiban. Kalau ada provokator, itu bukan bagian dari kita,” pungkasnya. (*Abi)