• Sabtu, 11 April 2026
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur



Kondisi lahan dan rumah milik warga Batuah rusak parah.(Foto: Achmad Rizki/Kutairaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Warga RT 25 KM 28 Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang terdampak pergeseran tanah pada 2025 lalu, hingga saat ini belum mendapatkan kepastian soal relokasi bangunan.

Ketua RT 25 Desa Batuah, Idris mengatakan, peristiwa pergeseran tanah itu terjadi pada April 2025 lalu.

Ada sekitar 21 unit rumah mengalami kerusakan akibat pergeseran tanah tersebut.

Dari 21 unit, ada sekitar 9 unit rumah yang rusak parah, sehingga tak bisa ditempati.

"Dari kejadian itu, para warga mengungsi ke tempat yang lebih aman dengan menumpang di rumah keluarga. Sebagian warga pindah di Jalan Hasanuddin, yang tak jauh dari lokasi kejadian longsor sekitar 900 meter," kata Idris kepada Kutairaya, Jumat (10/4/2026).

Ia berharap pemerintah desa dan daerah bisa segera melakukan relokasi terhadap warga Desa Batuah yang rumahnya rusak akibat pergeseran tanah.

"Saya rutin melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, menanyakan tindak lanjut relokasi rumah warga," ucapnya.

Dari hasil koordinasi itu, pemerintah desa telah menyiapkan lahan sekitar setengah hektare di Jalan Hasanuddin, untuk relokasi rumah warga.

Dan, pembangunannya dilakukan oleh pemerintah daerah.

"Kami sangat berharap, untuk dapat disediakan rumah yang layak dari pemerintah daerah. Karena untuk membangun rumah yang layak, kami sudah tak punya modal," ucapnya.

Ia menjelaskan, mayoritas warga di sini berprofesi sebagai petani dan pekebun.

Sehingga mereka hidup pas-pasan setiap hari.

Menanggapi hal itu, Plt Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kukar, Muhammad Aidil menjelaskan, pada 2026 ini pemerintah daerah akan membangunkan rumah untuk warga yang terdampak atas pergeseran tanah.

"Tak hanya rumah, tapi kami juga menyediakan fasilitas umumnya, seperti jalan dan lainnya," kata M Aidil.

Namun, ia belum bisa memastikan jumlah unit rumah yang rencananya bakal dibangun.

Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran daerah.

"Untuk jumlah pembangunan unit rumahnya belum bisa kita pastikan, ini masih pendataan. Pembangunan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah," ucapnya. (Ary)



Pasang Iklan
Top