Camat Muara Muntai Mulyadi.(Foto: Andri Wahyudi/Kutairaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2026 dipastikan digelar dengan skala terbatas di Kecamatan Muara Muntai.

Pemangkasan konsep kegiatan dilakukan sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran daerah.

Camat Muara Muntai, Mulyadi mengemukakan, pelaksanaan tahun ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika sebelumnya diwarnai berbagai lomba dan kegiatan seremonial, maka kini HKG PKK hanya difokuskan pada agenda sosial dan syukuran sederhana.

“Persiapan sudah cukup matang, baik dari akomodasi maupun lokasi. Tapi konsepnya memang kita sederhanakan, lebih ke kegiatan sosial dan syukuran saja,” kata Mulyadi, Rabu (8/4/2026).

Kegiatan akan dipusatkan di Lapangan Gajah Mada, Desa Muara Muntai Ilir.

Agenda utama yang disiapkan, meliputi sunatan masal serta pembagian bantuan sembako bagi masyarakat kurang mampu.

Sebanyak 13 desa dilibatkan dalam kegiatan sosial tersebut.

Pembatasan juga dilakukan pada jumlah peserta.

Dari total 20 kecamatan di Kukar, masing-masing hanya akan mengirimkan sekitar 10 orang perwakilan.

“Karena tidak ada lomba atau kegiatan besar, maka jumlah peserta juga dibatasi. Ini hanya puncak syukuran,” tutur Mulyadi.

Meskipun sederhana, pihak kecamatan tetap menyiapkan akomodasi bagi tamu dengan melibatkan masyarakat.

Empat desa disiapkan sebagai lokasi homestay, yakni Kayu Batu, Muara Muntai Ilir, Muara Muntai Ulu, dan Perian,

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menegaskan penyederhanaan ini merupakan konsekuensi dari kebijakan efisiensi anggaran yang harus dijalankan seluruh perangkat daerah.

“Kita menyesuaikan kondisi keuangan daerah. Kegiatan tetap dilaksanakan, tetapi tidak lagi besar-besaran. Fokusnya pada kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan agar pemerintah daerah memilih tetap menjalankan program, meskipun dengan anggaran minim, daripada menghentikan kegiatan sepenuhnya.

“Arahan bupati jelas, kegiatan tetap harus berjalan. Jadi kita lakukan dengan skala minimal, tanpa seremoni berlebihan,” tambahnya.

Rencana pelaksanaan sendiri masih bersifat tentatif, antara Mei hingga Juni 2026, menyesuaikan kesiapan teknis di lapangan. (Dri)