Walikota Samarinda, Andi Harun. Jumat, (3/4/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan, proses penentuan Direktur Utama Bank Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara) kini berada pada tahap akhir, dan hanya menyisakan dua nama calon yang telah dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penentuan Direktur Utama Bank Kaltimtara kini memasuki tahap final dengan hanya dua kandidat tersisa, sehingga ruang intervensi pemegang saham daerah praktis tertutup. Keputusan akhir sepenuhnya akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan kekuatan suara, di mana dominasi saham Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), menjadi faktor penentu utama dalam memilih pimpinan bank tersebut.

Andi Harun menyebutkan bahwa, ruang bagi pemerintah daerah untuk mengusulkan nama baru praktis sudah tertutup, sehingga keputusan sepenuhnya akan ditentukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang dijadwalkan berlangsung pada 23 April 2026 di Kota Samarinda.

“Kalau kita pakai proses yang sekarang berjalan, tidak banyak hal lagi yang bisa dilakukan oleh pemegang saham. Karena pilihannya hanya dua sekarang,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Menurutnya, situasi ini membuat dinamika pemilihan menjadi sangat terbatas.

“Tinggal pilihannya apakah yang satu atau yang lainnya. Jadi untuk mengajukan nama baru itu hampir tidak ada lagi ruang, karena prosesnya sudah ditetapkan dua nama calon,” lanjutnya.

Ia juga menegaskan, keputusan akhir dalam RUPS, akan sangat ditentukan oleh komposisi kepemilikan saham, di mana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memegang porsi mayoritas.

“Namanya RUPS itu sangat matematis. Siapa yang memperoleh suara mayoritas, itulah yang akan jadi. Dan sejauh yang saya ketahui, pemerintah provinsi memegang lebih dari 50 persen saham,” jelasnya.

Dengan komposisi tersebut, Andi Harun mengakui, peluang terbesar akan mengarah pada kandidat, yang mendapat dukungan dari pemerintah provinsi.

“Jadi hampir bisa dipastikan siapa yang dikehendaki oleh pemerintah provinsi, itulah yang akan berpeluang besar menjadi direktur utama,” katanya.

Meski demikian, Pemerintah Kota Samarinda tetap akan menyampaikan pandangan dalam forum RUPS. Namun ia menekankan, keputusan tetap bergantung pada mekanisme voting.

“Kita tetap ikut berbicara, menyampaikan usul, saran, dan pendapat. Tapi kalau terjadi pemungutan suara, tetap saja yang dominan adalah yang sahamnya di atas 50 persen,” bebernya.

Terkait kemungkinan deadlock atau opsi seleksi ulang, Andi Harun menilai hal tersebut kecil kemungkinan terjadi, mengingat proses sudah berjalan hingga tahap final.

“Pilihannya cuma dua. Tidak mungkin ada tambahan nama, kecuali dilakukan seleksi ulang, dan itu bukan skenario yang sedang berjalan sekarang,” tegasnya.

Ia juga menolak memberikan komentar lebih jauh mengenai preferensi calon, maupun isu sebelumnya terkait keinginan menghadirkan putra daerah sebagai direktur utama.

“Saya tidak ingin mendahului RUPS. Kita tunggu saja nanti. Semua akan dibicarakan di sana,” katanya.

Selain agenda penetapan direksi, RUPS juga akan membahas laporan kinerja perusahaan, termasuk evaluasi terhadap manajemen sebelumnya. Namun, Andi Harun kembali menegaskan bahwa seluruh pembahasan tersebut merupakan domain forum pemegang saham.

“Penilaian terhadap direksi itu dibicarakan juga di dalam RUPS. Masing-masing pemegang saham punya penilaian sendiri,” tutupnya. (*Abi)