Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud.(Foto : Abi/KutaiRaya)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Masud, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai langkah mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), berkomitmen untuk mendorong kemandirian daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar tidak bergantung pada dana transfer pusat, sekaligus memastikan pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus kontrak dengan hak dan kewajiban setara dalam pelayanan publik, tetap berjalan optimal sehingga keseimbangan fiskal daerah, dan kualitas layanan pemerintahan dapat terjaga.

Perihal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Kaltim, Rudy Masud saat ditemui usai agenda Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim.

“Tujuan kita bagaimana bisa meningkatkan PAD, dan tidak tergantung dengan dana transfer dari pusat. Itu yang paling penting,” ujarnya, Senin (30/3/2026).

Ia juga menyebutkan bahwa, kondisi keuangan daerah Kalimantan Timur saat ini masih tergolong aman, termasuk dalam hal belanja pegawai yang disebut masih berada di bawah batas yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Kalau Kaltim, belanja pegawai kita masih di bawah 30 persen. Jadi masih dalam kondisi aman,” katanya.

Selain itu, ia juga memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang menurutnya tidak menjadi persoalan signifikan di Kaltim.

“PPPK aman, insyaallah Kalimantan Timur siap,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rudy menyampaikan bahwa, pemerintah provinsi juga akan melakukan koordinasi dan berbagi pengalaman dengan daerah lain dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan daerah.

“Kita akan sharing dengan provinsi lain, bagaimana strategi meningkatkan pendapatan daerah,” tandasnya. (*Abi)