Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar Heriansyah (Foto : Andri wahyudi/kutairaya)

TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mencatat angka anak tidak sekolah (ATS) usia 7–24 tahun di daerah tersebut mencapai 11.771 orang.

Data ini bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Education Management Information System (EMIS).

Kepala Disdikbud Kukar, Heriansyah, menjelaskan jumlah tersebut terdiri dari beberapa kategori, yakni anak putus sekolah (drop out/DO), lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan (LTM), serta anak yang belum pernah bersekolah.

Ia merinci, jumlah anak yang putus sekolah mencapai 3.154 orang.

Angka ini terdiri dari 850 orang pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sederajat, 1.099 orang pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat, dan 1.205 orang pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.

Selain itu, ada 3.521 anak yang lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan.

Rinciannya, lulusan SD sederajat sebanyak 1.350 orang dan lulusan SMP sebanyak 2.171 orang.

"Sementara itu, jumlah anak yang belum pernah bersekolah tercatat sebanyak 5.096 orang," ujarnya belum lama ini.

Menurut Heriansyah, pemerintah daerah terus berupaya menekan angka tersebut melalui berbagai langkah strategis, salah satunya dengan melakukan verifikasi data serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan.

"Upaya yang dilakukan antara lain memverifikasi data secara langsung serta mengedukasi masyarakat agar anak-anak kembali melanjutkan pendidikan," ujarnya.

Ia menambahkan, Disdikbud Kukar juga mendorong anak-anak yang tidak bersekolah untuk kembali belajar melalui jalur pendidikan kesetaraan, seperti Paket A, Paket B, dan Paket C.

Selain itu, pesantren juga diarahkan untuk membuka program pendidikan kesetaraan atau bekerja sama dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) maupun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung program wajib belajar 13 tahun, sekaligus meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) serta menekan angka kemiskinan.

Sementara itu Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Muhammad Idham, menilai tingginya angka putus sekolah di daerah tersebut harus segera menjadi perhatian serius semua pihak.

Ia menegaskan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebenarnya telah menyediakan berbagai program pendukung pendidikan, mulai dari program wajib belajar, beasiswa, hingga bantuan perlengkapan sekolah.

"Seharusnya di era sekarang kasus putus sekolah tidak lagi terjadi karena berbagai program bantuan pendidikan sudah tersedia," katanya.

Idham juga menekankan pentingnya memaksimalkan keberadaan SKB di setiap kecamatan sebagai alternatif bagi anak-anak yang ingin kembali melanjutkan pendidikan.

"Di setiap kecamatan program SKB sudah berjalan dan itu harus dimaksimalkan supaya tidak ada anak yang kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan," ucapnya. (dri)