Salah satu lahan pertanian di Kukar.(Foto: Achmad Rizki/KutaiRaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Petani Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), mengeluhkan sarana dan prasarana pertanian yang masih minim.

Kepala Desa Sebuntal, Dody Linpotinar mengatakan, masih ada sarana dan prasarana (Sapras) di Sebuntal ini perlu perhatian pemerintah daerah.

Sapras itu sangat dibutuhkan oleh petani, dalam menunjang hasil pertaniannya.

Adapun Sarpras yang dibutuhkan oleh petani, yakni infrastruktur jalan usaha tani, alat mesin pertanian (Alsintan), lampu penerangan jalan usaha tani dan lainnya.

"Kondisi jalan usaha tani saat ini masih sulit atau rusak dan alsintan masih kurang. Mengingat kawasan pertanian di Sebuntal ini luas," kata Dody kepada Kutairaya, Senin (2/3/2026).

Jika infrastruktur atau sapras pertanian telah memadai, maka dia meyakini hasil pertanian, khususnya padi sawah di Sebuntal bisa maksimal.

"Saat ini musim panen padi sawah dalam setahun 2 kali, jadi kalau saprasnya bisa dipenuhi atau ditingkatkan maka masa panen bisa mencapai 3 kali dalam setahun," ujarnya.

Selain itu, tantangan saat ini pada sektor pertanian adalah melakukan regenerasi.

Hal ini sangat penting agar sektor pertanian di Sebuntal bisa terus berjalan.

"Kami menghadapi tantangan terkait minat generasi muda untuk mengembangkan pertanian juga sangat minim. Sektor pertanian ini penting untuk dikembangkan, karena merupakan kebutuhan pangan," ucapnya.

Dalam hal ini, Pemerintah Desa Sebuntal telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar, untuk dapat mendukung sektor pertanian di wilayahnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Distanak Kukar, Muhammad Rifani menjelaskan, pemerintah daerah terus mendukung sektor pertanian di seluruh kecamatan.

Dukungan itu dibuktikan dengan pemberian bantuan alsintan, pupuk, hingga pembangunan infrastruktur pertanian.

"Setiap tahun kita ada pembangunan infrastruktur pertanian, yang menyebar di seluruh kecamatan, dengan menyesuaikan kondisi keuangan daerah," ucap Rifani. (Ary)