Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismed Kusasih.(Foto : Abi/KutaiRaya)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Samarinda, Ismed Kusasih memastikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengantisipasi dampak kebijakan terbaru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terutama terkait potensi peserta nonaktif dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Untuk diketahui, kebijakan penonaktifan atau cut - off peserta PBI, berpotensi menimbulkan celah layanan kesehatan bagi kelompok rentan, apabila tidak diantisipasi secara cepat dan terkoordinasi. Terutama bagi pasien dengan penyakit katastropik, yang membutuhkan terapi berkelanjutan, keterlambatan reaktivasi kepesertaan dapat berdampak langsung pada keberlangsungan pengobatan, dan kondisi kesehatan mereka.

Menurut Ismed Kusasih, Pemkot sendiri telah duduk bersama dalam satu tim, untuk memetakan langkah antisipatif agar kebijakan pusat tidak berdampak signifikan di daerah.

“Alhamdulillah sejauh ini di Samarinda masih aman. Kalau ada peserta nonaktif atau cut - off, kita antisipasi dari sekarang,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).

Ia menyebutkan bahwa, sebelumnya terdapat sekitar 10 ribu peserta nonaktif, namun sebagian dapat direaktivasi, terutama bagi pasien dengan penyakit katastropik, seperti gagal ginjal atau penyakit jantung yang membutuhkan pengobatan berkelanjutan.

“Yang memang ada penyakit kronis bisa direaktivasi, dengan permintaan dan pernyataan dari fasilitas kesehatan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pendanaan BPJS untuk segmen PBI bersumber dari tiga tingkatan, yakni pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemkot Samarinda sendiri berfokus untuk memastikan alokasi dari sisi kot, dapat tetap terjaga sesuai kemampuan anggaran.

Terkait wacana rumah sakit sebagai buffer jika terjadi kendala kepesertaan, ia menegaskan langkah tersebut sebatas antisipasi.

“Namanya pemerintah, kita harus siapkan langkah pencegahan. Jangan sampai ada pasien yang tidak terlayani,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga menjelaskan, terkait beban pembiayaan terbesar umumnya berada pada layanan rujukan di rumah sakit, terutama untuk penyakit katastropik yang memerlukan alat dan terapi rutin seperti cuci darah.

“Kalau yang paling besar itu biasanya di layanan rujukan, karena butuh peralatan dan tindakan medis berkelanjutan,” katanya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan layanan primer melalui pendekatan promotif dan preventif, seperti edukasi kesehatan dan vaksinasi.

“Mencegah itu jauh lebih baik. Layanan primer harus diperkuat supaya tidak semua langsung ke rumah sakit,” ujarnya.

Di bulan Ramadan, Dinkes juga mengimbau masyarakat menjaga pola makan saat berbuka, dan sahur agar terhindar dari gangguan pencernaan.

“Puasa itu sebenarnya baik untuk kesehatan. Tapi jangan setelah puasa justru makan berlebihan,” katanya.

Ia menerangkan, beberapa kasus yang kerap muncul selama Ramadan, biasanya berkaitan dengan saluran pencernaan, seperti diare dan gangguan lambung, terutama akibat pola konsumsi yang tidak terkontrol.

Selain perilaku individu, Dinkes juga memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui tim kesehatan lingkungan, untuk memastikan makanan yang beredar tetap layak konsumsi.

“Kita antisipasi dari dua sisi, perilaku masyarakat dan keamanan pangannya,” pungkasnya. (*Abi)