Wakil Walikota Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, (Baju Putih), Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur, Siswanto, (Baju Hijau).(Foto: Abi/KutaiRaya)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersama Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur (PWM Kaltim) Siswanto, meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Siradj Salman, menandai dapur ke-46 yang kini beroperasi di Samarinda. Rabu, (25/2/2026).

Meski jumlah dapur MBG terus bertambah, tantangan utama program ini terletak pada konsistensi kualitas dan pengawasan distribusi makanan. Keluhan terkait produk tanpa label dan dugaan makanan tidak layak konsumsi, menunjukkan pentingnya standar keamanan pangan yang ketat, mulai dari proses produksi hingga sampai ke tangan penerima. Tanpa pengawasan yang disiplin, tujuan pemenuhan gizi justru berisiko menimbulkan persoalan baru di lapangan.

Wakil Walikota Samarinda, Saefuddin Zuhri mengatakan, kehadiran dapur MBG tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program nasional, yang diinisiasi pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN).

“Ini dapur ke-46 di Samarinda. Harapannya bisa terus bertambah sesuai arahan Badan Gizi Nasional, agar masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, benar-benar terakomodasi kebutuhan gizinya,” ujarnya.

Ia menambahkan, dapur MBG yang dikelola Muhammadiyah ini menjadi yang pertama di Samarinda di bawah naungan organisasi tersebut.

“Mudah-mudahan bisa menyusul di titik lain,” katanya.

Ketua PWM Kaltim, Siswanto menyebut, Muhammadiyah sejatinya telah lebih dulu menjalankan program serupa secara mandiri sebelum kebijakan MBG diluncurkan pemerintah.

“Ketika ada kebijakan dari Presiden, tentu kita siap bersinergi dan berkolaborasi. Muhammadiyah di beberapa wilayah, terutama di Jawa, sudah menjalankan program serupa dan mendapat respons positif,” ujarnya.

Ia memastikan Muhammadiyah akan menjaga kualitas layanan dan kepercayaan yang diberikan dalam pengelolaan SPPG tersebut.

Untuk pasokan bahan baku, pihaknya akan memprioritaskan kader dan UMKM binaan Muhammadiyah jika tersedia, serta berkoordinasi dengan majelis ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

“Insyaallah kita siapkan ekosistemnya, agar bisa saling menopang,” katanya.

Terkait distribusi, dapur MBG tidak hanya melayani sekolah Muhammadiyah, melainkan akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan penunjukan lokasi distribusi.

Menanggapi pertanyaan terkait pengawasan kualitas, Saefuddin menegaskan Pemkot akan melakukan monitoring rutin, termasuk kemungkinan inspeksi mendadak (sidak), guna memastikan proses produksi hingga distribusi berjalan sesuai standar keamanan pangan.

“Kalau perlu kita turun langsung melihat persiapan sampai distribusi. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.

Ia juga menanggapi keluhan orang tua, terkait paket makanan yang disebutkan hanya berisi roti, tanpa label Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan ditemukan berjamur.

“Itu harus dicek. Roti punya masa simpan yang cepat. Idealnya diproduksi pagi, langsung didistribusikan. Jangan sampai ada makanan tidak layak konsumsi yang membahayakan anak-anak,” pungkasnya. (*Abi)