Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi.(Foto: Abi/KutaiRaya)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim), Darlis Pattalongi, menilai setahun pemerintahan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama akibat kontraksi anggaran serta persoalan komunikasi publik.

Sebagaimana diketahui, 20 Februari 2026 menjadi penanda satu tahun kepemimpinan Rudy Mas’ud, sejak dilantik sebagai Gubernur Kaltim. Salah satu program yang banyak disorot publik, adalah salah satu janji kampanye - nya yakni program Gratispol.

Memasuki satu tahun masa kepemimpinan, evaluasi kinerja pemerintah provinsi menjadi sorotan publik, terutama terkait realisasi janji kampanye dan capaian program strategis. Kontraksi anggaran, yang terjadi di tengah asumsi awal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang lebih besar dinilai memengaruhi ruang gerak kebijakan, sementara lemahnya strategi komunikasi membuat sejumlah program belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Kombinasi faktor fiskal dan komunikasi ini memunculkan persepsi beragam, terhadap capaian pemerintahan saat ini.

Darlis mengatakan, sejak awal banyak pihak mengasumsikan APBD Kaltim berada di angka di atas Rp20 triliun. Namun dalam perjalanannya terjadi kontraksi anggaran yang berdampak pada sejumlah target kinerja pemerintah.

“Banyak faktor yang sebelumnya tidak dihitung, terutama soal kontraksi APBD. Itu yang kemudian membuat beberapa kinerja meleset dari target,” ujarnya.

Meski demikian, Komisi IV menilai secara umum gubernur dan jajaran telah melanjutkan sejumlah program positif dari pemerintahan sebelumnya.

“Terus terang, kami melihat sudah ada hal-hal positif yang dilakukan. Tapi kita juga tidak menutup mata bahwa ada kekurangan,” katanya.

Ia menyoroti terkait program Gratispol, yang dinilai belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata-mata soal kinerja, melainkan juga keterbatasan anggaran komunikasi dan sosialisasi.

Ia mencontohkan pengelolaan program Gratispol dan Jospol, yang anggarannya mencapai sekitar Rp1,6 triliun, namun tidak ditunjang anggaran promotif dan komunikatif yang memadai.

“Kerja-kerja positif itu sering kali tidak tersampaikan maksimal ke publik. Akhirnya dianggap kelalaian atau kekurangan,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa, sejumlah OPD memiliki keterbatasan anggaran penunjang untuk publikasi dan sosialisasi program, sehingga informasi tidak tersampaikan secara luas kepada masyarakat.

“Bukan semata-mata kinerjanya yang kurang, tapi ada faktor penunjang yang tidak memadai, terutama dalam hal komunikasi,” tegasnya.

Ia berharap media juga dapat berperan membantu menyampaikan informasi program pemerintah, secara lebih luas agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.

“Ini bukan soal salah persepsi, tapi faktor komunikasi yang perlu diperkuat,” pungkasnya. (*Abi)