Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Desa DPMD Kukar, Asmi Riyandi Elvandar.(Foto: Andri wahyudi/kutairaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menyiapkan tahapan pelaksanaan Program RTKU Terbaik secara berjenjang agar tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat Rukun Tetangga (RT).

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Asmi Riyandi Elvandar menjelaskan, tahapan program diawali dengan penyusunan dan penyempurnaan regulasi yang saat ini masih dalam proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum).

“Setelah harmonisasi selesai, kami akan masuk ke tahap penguatan pelaksana di lapangan. Targetnya, program sudah bisa mulai berjalan pada Februari,” ujarnya, Rabu (4/2/2026).

Tahap berikutnya adalah pendataan lokal kependudukan di masing-masing RT.

Pendataan ini menjadi fondasi utama untuk memetakan kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan warga.

“Dari data tersebut, RT dapat mengetahui secara jelas kondisi warganya. Ini penting agar intervensi program tidak salah sasaran,” kata Elvandar.

Setelah pendataan, RT akan melaksanakan musyawarah warga untuk menentukan prioritas penggunaan dana RTKU Terbaik.

Penggunaan dana diarahkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan.

Untuk memastikan setiap tahapan berjalan optimal, Pemkab Kukar menyiapkan pendamping khusus yang bertugas mengawal pelaksanaan program di desa dan kelurahan.

Pendamping yang kini bernama Pendamping Dedikasi Kukar Idaman akan direkrut kembali pada Februari.

“Pendamping ini akan kami perkuat terlebih dahulu, baru kemudian memperkuat kelembagaan RT dan masyarakatnya,” tuturnya.

Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan di tingkat RT, yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

Mekanisme penggunaan dana juga dapat disesuaikan melalui perubahan agar tetap relevan dengan kondisi di lapangan.

Sebagai tahap akhir, program akan masuk pada monitoring dan evaluasi, guna memastikan manfaat program benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dan pelaksanaannya sesuai aturan.

Elvandar menegaskan, Program RTKU Terbaik dirancang agar intervensi pemerintah berbasis data dan transparan.

Dengan tahapan yang jelas, program ini diharapkan mampu mendorong pemberdayaan masyarakat serta percepatan pengentasan kemiskinan di Kukar.

Sementara itu Anggota DPRD Kukar, Eko Wulandanu, mengingatkan agar besarnya anggaran RTKU Terbaik diimbangi dengan kesiapan perangkat RT, terutama dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan.

“Anggarannya besar, maka harus ada pengawasan dan pendampingan yang kuat. Jangan sampai perangkat RT kesulitan mempertanggungjawabkan penggunaan dana,” ujar Eko.

Ia menambahkan, program RTKU Terbaik memiliki tujuan mulia untuk pemberdayaan masyarakat dan percepatan pembangunan.

Namun tanpa pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, program tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum. (Dri)