Potret penggunaan trotoar di Samarinda yang tidak sesuai manfaatnya, Sabtu (24/01/2026).(Foto:Abi/KutaiRaya)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Tingginya ketergantungan masyarakat Kota Samarinda terhadap kendaraan pribadi masih menjadi persoalan ditengah meningkatnya aktivitas perkotaan. Hal itu dibuktikan dengan kondisi lalu lintas yang padat di sejumlah ruas jalan utama, akibat keterbatasan akses transportasi publik dan fasilitas pendukung kota, Sabtu (24/1/2026).

Pengamat kebijakan publik sekaligus Dosen Universitas Mulawarman, Saiful Bachtiar menilai, penggunaan kendaraan pribadi yang dominan bukan semata pilihan masyarakat, melainkan dipengaruhi oleh belum optimalnya layanan angkutan umum.

"Masyarakat akhirnya bergantung pada kendaraan pribadi karena akses transportasi publik dan fasilitas pendukungnya masih terbatas," ujarnya.

Ia menyebut, kondisi tersebut diperparah dengan minimnya sarana bagi pejalan kaki seperti trotoar. Pasalnya, masih terdapat trotoar di sejumlah kawasan kota dalam kondisi belum layak, terputus, bahkan tidak tersedia, sehingga warga merasa tidak aman berjalan kaki.

"Kalau berjalan kaki saja tidak nyaman dan berisiko, wajar kalau orang memilih naik motor atau mobil," kata Saiful.

Saiful juga menyoroti, kawasan sekolah dan kampus yang minim fasilitas halte. Menurutnya, ketiadaan titik tunggu yang aman mendorong tingginya aktivitas antar jemput menggunakan kendaraan pribadi.

"Banyak sekolah dan kampus tidak memiliki halte. Akibatnya, orang tua harus masuk langsung ke area sekolah dan ini menambah kemacetan," jelasnya.

Ia menegaskan, pengurangan ketergantungan kendaraan pribadi harus diawali dari kebijakan pemerintah daerah. Penyediaan angkutan umum yang terencana, termasuk bus sekolah, dinilai dapat menjadi solusi jangka menengah.

"Kalau pemerintah memulai dengan kebijakan yang jelas dan konsisten, masyarakat akan mengikuti," ucapnya.

Namun demikian, Saiful mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri dalam penataan kota. Pemangkasan Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat membuat pemerintah daerah perlu menentukan skala prioritas pembangunan.

"Dengan kondisi fiskal seperti sekarang, pemerintah harus fokus pada kebutuhan paling mendasar agar program tidak terhambat," tutupnya. (*Abi)