
Sekretaris Daerah Kukar Sunggono.(Foto: Andri Wahyudi/Kutairaya)
TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memprioritaskan percepatan pengisian 17 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang hingga kini masih dijabat pelaksana tugas (Plt).
Proses pengisian jabatan tersebut akan dilakukan melalui penerapan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, mengatakan, pihaknya bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta pada Kamis (8/1/2026).
Dari hasil konsultasi tersebut, Pemkab Kukar telah mendapat lampu hijau untuk melanjutkan pengisian JPTP dengan berbasis manajemen talenta.
“Pengisian jabatan tinggi pratama ini menjadi fokus utama. Kita sudah mendapat arahan dari BKN dan diperbolehkan menjalankan manajemen talenta, sambil melengkapi dokumen yang diperlukan,” ujar Sunggono, Sabtu (10/1/2026).
Ia menjelaskan, seluruh ASN yang masuk dalam pemetaan jabatan tinggi pratama wajib melakukan pengisian dan pembaruan data pada aplikasi manajemen talenta.
Validasi data ini menjadi dasar dalam menentukan pejabat yang dinilai paling kompeten dan sesuai kebutuhan organisasi.
“Bukan hanya kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah), tapi seluruh proses promosi dan mutasi akan berbasis data. Untuk JPTP, ini sangat penting agar pejabat yang dipilih benar-benar sesuai kompetensinya,” katanya.
Sunggono memastikan, pengisian jabatan tinggi pratama ditargetkan dapat dilaksanakan dalam bulan Januari 2026, setelah seluruh tahapan administrasi dan validasi data dinyatakan selesai.
Saat ini, sebanyak 17 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Kukar tercatat masih kosong.
Jabatan tersebut antara lain Kepala Diskominfo, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Bappeda, Kepala Disperindag, Kepala Dinas Sosial, Kepala Distransnaker, Kepala Dinas Perkim, hingga Kepala Dinas Perkebunan dan DP2KB.
Sementara itu, Wakil Bupati Kukar, H Rendi Solihin menegaskan, pengisian jabatan tinggi pratama menjadi bagian dari penataan birokrasi agar roda pemerintahan berjalan optimal.
“Beberapa jabatan fungsional sudah diisi sebelumnya. Sekarang fokus kita adalah jabatan tinggi pratama. Prosesnya masih di BKN, tapi yang pasti bulan ini akan ada pengisian, dan yang dilantik nanti adalah pejabat terbaik,” ucap Rendi. (Dri)