Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji, Jumat (09/01/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Timur (Kaltim) Ir. H. Seno Aji menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mengikuti arah kebijakan Pemerintah Pusat, terkait dengan wacana pemilihan Kepala Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sikap tersebut menurutnya, sejalan dengan garis kebijakan dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Untuk itu, sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim, dirinya mengungkapkan akan mengikuti keputusan pusat.

“Ketua Umum (Ketum) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra, juga sudah menyampaikan pandangan partai, maka kami akan mengikuti arah tersebut," ucapnya.

Menurutnya, salah satu faktor utama yang melatarbelakangi munculnya wacana ini, adalah terkait dengan tingginya ongkos politik dalam pelaksanaan pemilihan langsung.

"Untuk penyelenggaraan pemilu saja, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan perangkat lainnya membutuhkan biaya yang sangat besar. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan oleh para calon. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan yang disampaikan oleh Presiden, kemudian Pak Bahlil, dan para Ketua Partai," katanya.

Ia berharap, agar wacana tersebut kedepannya dapat dirumuskan menjadi kebijakan yang lebih efektif, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyinggung perihal rencana proyek hilirisasi Danantara, yang akan dikembangkan di Kaltim, salah satunya adalah Kawasan Industri Maloy (KIM).

Ia menyebutkan, bahwa proyek ini masih berada ditahap penjajakan dan belum memasuki proses peletakan batu pertama. Meskipun demikian, salah satu fokus utama pengembangan adalah sektor pertanian, termasuk juga dengan sektor industri ayam dan pabrik pakan ternak.

"Ini sangat menarik, dan mudah-mudahan bisa membawa dampak positif bagi Kaltim," harapnya.

Terkait dengan kesiapan kawasan, ia memastikan, secara prinsip Kawasan Maloy telah siap, dengan dukungan infrastruktur dasar seperti listrik dan air. Namun, ia mengakui bahwa masih terdapat kendala utama pada aspek kepelabuhan.

"Kami meminta Kementerian Perhubungan melalui Pelindo, agar pelabuhan dapat segera beroperasi, karena ini akan sangat berpengaruh," jelasnya.

Ia juga menegaskan, bahwa proyek-proyek strategis nasional tersebut, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal secara maksimal.

"Kita ingin tenaga kerja lokal terserap lebih dulu. Target kita minimal 80% tenaga kerja lokal, kalau bisa 100%, meskipun hal ini cukup berat," pungkasnya. (*Abi)