Plt. Kepala DiskopUKM Kukar Thaufiq Zulfian Noor.(Foto: Andri Wahyudi/Kutairaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Dinas Koperasi dan UKM (DiskopUKM) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mencatat seluruh program dan kegiatan tahun 2025 telah terealisasi secara penuh.

Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DiskopUKM Kukar, Thaufiq Zulfian Noor, saat memaparkan capaian kinerja dinasnya sepanjang tahun 2025.

Thaufiq menjelaskan, pada tahun 2025 DiskopUKM Kukar menangani dua urusan utama, yakni pengembangan koperasi dan pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Untuk sektor koperasi, pemerintah daerah telah membangun sebanyak 237 Koperasi Merah Putih yang tersebar di 193 desa dan 44 kelurahan.

“Seluruh koperasi tersebut sudah berbadan hukum dan telah mendapatkan pelatihan. Dari jumlah itu, baru tujuh koperasi yang usahanya sudah berjalan aktif,” ucapnya, Jumat (2/1/2025)

Selain Koperasi Merah Putih, DiskopUKM Kukar juga melakukan pembinaan terhadap koperasi konvensional lainnya.

Kendati demikian, pihaknya masih melakukan rekapitulasi data terkait kontribusi koperasi dan UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kukar.

“Kontribusi usaha koperasi dan UMKM terhadap PDRB, baik dari sisi omzet maupun aset, saat ini masih kami hitung. Data inilah yang nanti menjadi dasar penilaian capaian kinerja DiskopUKM,” ujar Thaufiq.

Pembinaan terhadap UMKM, lanjutnya, juga telah dilaksanakan sesuai target.

Tahapan berikutnya adalah pencatatan dan evaluasi perkembangan laporan aset serta omzet UMKM untuk melihat dampaknya terhadap perekonomian daerah.

“Secara output, seluruh program terealisasi 100 persen. Namun kami tidak berhenti di situ. Sekarang kami sedang menghitung outcome dan impact dari program-program tersebut melalui kajian dan analisis data,” katanya.

Thaufiq menegaskan, penguatan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih tidak dapat berjalan sendiri.

Menurutnya, kolaborasi lintas perangkat daerah sangat diperlukan untuk menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan bagi koperasi.

“Kami sangat berharap dukungan dan kolaborasi dari perangkat daerah lain. Tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan anggaran. Kolaborasi, sinergi program, dan pengarahannya ke koperasi desa dan kelurahan itu jauh lebih penting,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kukar, Rahmat Dermawan menyatakan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan, di Kukar khususnya wilayah pesisir.

Ia mengatakan, sejumlah aspirasi masyarakat yang kerap disampaikan, antara lain terkait nelayan, pengembangan UMKM, produk unggulan daerah, serta infrastruktur dasar.

“Di Muara Jawa, persoalan yang paling sering disuarakan masyarakat adalah kebutuhan air bersih. Ini merupakan kebutuhan dasar yang sampai sekarang masih belum tertangani secara optimal,” kata Rahmat.

Ia berharap aspirasi tersebut dapat menjadi perhatian bersama, baik pemerintah daerah maupun perangkat terkait, agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. (Dri)