RDP Kontraktor terkait pekerjaan telah rampung belum dibayar.(Achmad Rizki/Kutairaya)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Sejumlah kontraktor di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengeluhkan pekerjaan yang telah rampung 100 persen tak kunjung dibayar oleh pemerintah daerah.

Keluhan itu disampaikan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), di DPRD Kukar, Rabu (31/12/2025), yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani dan dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kukar.

Ketua Forum Kontraktor Kukar (FKK) Andi Husri mengatakan, para kontraktor ini meminta kepastian terhadap pembayaran pekerjaan yang telah rampung.

Karena dana tersebut sangat penting untuk biaya operasional dan modal untuk bekerja.

"Kami belum terima kepastian terhadap pembayaran pekerjaan ini. Kontraktor berharap pekerjaan yang telah selesai bisa segera dibayarkan," kata Andi Husri.

Mengingat belum ada kepastian, ia meminta DPRD untuk menggelar RDP dengan pihak-pihak terkait.

Dari hasil RDP ini, ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh DPRD Kukar.

Solusi itu berupa pihak kontraktor bisa meminjam uang di Bankaltimtara dengan jaminan kontrak dan pemerintah daerah yang meminjam uang untuk membayar kontraktor.

"Tapi untuk lebih pastinya, DPRD akan mengundang Pemkab Kukar pada 5 Januari 2026, untuk membahas pembayaran pekerjaan yang telah rampung," ujarnya.

Ada sekitar 100 lebih kontraktor yang belum dibayarkan pekerjaannya.

Maka itu, ia berharap kepada DPRD agar bisa memberikan solusi sebagai angin segar kepada kontraktor ini.

Sementara itu Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, masih ada sebagian pekerjaan di Kukar belum dibayarkan akibat pemerintah pusat belum melakukan transfer ke daerah (TKD).

"Kami akan bertanggung jawab untuk mencari solusi agar kontraktor ini bisa dibayar," kata Yani.

Dalam hal ini, DPRD Kukar akan mengundang Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Wakil Bupati H Rendi Solihin, Sekretaris Kabupaten yang juga Ketua Tim Anggaran Percepatan Daerah H Sunggono hingga Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), agar dapat memastikan pembayaran pekerjaan kontraktor.

"Pembayaran ini sangat penting, karena banyak masyarakat yang bekerja di sana dan berharap keuangannya bakal lancar," ucapnya. (ary)