• Selasa, 12 Mei 2026
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur



Kepala Disdukcapil Kukar, Muhammad Iryanto.(Foto: Andri Wahyudi/Kutairaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat pemadanan dan pemutakhiran data kependudukan guna memastikan berbagai program bantuan dan layanan publik tepat sasaran.

Kepala Disdukcapil Kukar, Muhammad Iryanto mengatakan, pemadanan data warga miskin selama ini menjadi bagian penting dalam mendukung tugas Dinas Sosial.

Ia mengemukakan, Disdukcapil kerap diminta membantu memvalidasi data warga penerima bantuan agar tidak terjadi kesalahan penyaluran.

“Baru-baru ini kami membantu pemadanan data sekitar 10 ribu lebih warga miskin. Kami cek apakah yang bersangkutan masih hidup, masih berdomisili di Kukar, atau sudah pindah. Jangan sampai saat bantuan disalurkan, ternyata datanya tidak valid,” ujarnya, Sabtu (27/12/2025).

Ia menjelaskan, proses pemadanan dilakukan dengan mencocokkan data yang diajukan melalui nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), kemudian diproses hingga ke pusat.

Dari hasil tersebut, Disdukcapil dapat memastikan data mana yang masih aktif, mana yang meninggal dunia, maupun yang sudah pindah domisili.

“Dengan begitu datanya bersih dan aman untuk diterapkan. Karena semakin banyak lembaga yang meminta bantuan pemadanan data ke Disdukcapil, kami tetapkan SOP yang jelas,” tuturnya.

Menurut Iryanto, permintaan pemadanan data tidak hanya datang dari perangkat daerah, tetapi juga dari lembaga lain seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Bahkan, jumlah data yang diminta untuk dipadankan mencapai ratusan ribu.

“BPJS sebelumnya minta sekitar 101 ribu data, dan ke depan akan bertambah sekitar 250 ribu lagi. Ini menunjukkan betapa pentingnya data kependudukan yang valid,” ujarnya.

Sementara itu, Lurah Timbau, Marten Hedy Yudha Murhans, menyatakan pihak kelurahan mendukung penuh upaya pemutakhiran data kependudukan tersebut.

"Kami berharap koordinasi antara Disdukcapil, perangkat daerah, dan pemerintah kelurahan dapat terus ditingkatkan demi kemudahan layanan bagi masyarakat," ucapnya. (Dri)



Pasang Iklan
Top