Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arif Kurniawan. Jumat (19/12/2025).(Foto: Abi/KutaiRaya)
‎

‎SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arif Kurniawan menegaskan, pentingnya kebijakan anggaran yang berpihak langsung kepada masyarakat, ditengah kebijakan efisiensi dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
‎
‎Hal tersebut disampaikan Arif Kurniawan saat diwawancarai awak media Jumat (19/12/2025).

Ia menilai, kondisi fiskal saat ini menuntut pemerintah daerah lebih cermat menentukan prioritas belanja.
‎
‎Meski demikian, Arif tetap memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kota Samarinda di bawah kepemimpinan Wali Kota Andi Harun. Menurutnya, berbagai capaian dan penghargaan yang diraih menunjukkan adanya kemajuan dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
‎
‎“Berbagai penghargaan yang diraih Kota Samarinda menjadi bukti adanya kerja keras pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan,” kata Arif.
‎
‎Dirinya juga berharap, agar Pemkot Samarinda dapat menentukan kebijakan yang pro terhadap rakyat. Meskipun dirinya memahami bahwa kondisi fiskal saat ini sangat menantang.
‎
‎“Di tengah kondisi fiskal yang menantang, kami berharap pemerintah mampu mengambil kebijakan yang tepat agar pengelolaan keuangan daerah tetap sehat dan berkelanjutan,” ujarnya.
‎
‎Lebih lanjut, Arif menekankan, agar alokasi belanja daerah diarahkan pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut isu kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, serta keamanan sebagai persoalan mendasar yang harus menjadi fokus utama.
‎
‎“Anggaran harus benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, bukan sekadar program yang bersifat seremonial,” tegasnya.
‎
‎Terkait program kerakyatan, Arif juga menilai, keberlanjutan program Pro Bebaya perlu dijaga karena manfaatnya dirasakan langsung oleh warga. Selain itu, Fraksi PKS juga mendorong adanya opsi Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin, apabila kondisi struktur anggaran memungkinkan.
‎
‎Dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Arif mengingatkan agar pemerintah tidak mengambil jalan pintas dengan menambah beban pajak bagi masyarakat. Ia meminta Pemkot Samarinda lebih inovatif dalam menggali potensi pendapatan.
‎
‎“Jangan sampai masyarakat terus dibebani. Pemerintah harus kreatif mencari sumber pendapatan yang etis, efektif, dan tidak memberatkan warga,” katanya.
‎
‎Ia juga mencontohkan, praktik di sejumlah daerah lain yang memanfaatkan pengelolaan zakat dan sedekah sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat kecil. Menurutnya, inovasi semacam itu bisa diadaptasi di Samarinda selama memiliki dasar hukum yang jelas.
‎
‎“Kita bisa belajar dari daerah lain, selama inovasi tersebut berdampak positif dan didukung regulasi yang tepat,” tandasnya. (*Abi)