Kepala Bapenda Kukar Bahari Joko Susilo.(Andri wahyudi/kutairaya)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sampai November 2025 mencapai sekitar 60 persen atau sekitar Rp 600 miliar dari target yang telah ditetapkan sekitar Rp 950 miliar.

Pemerintah daerah tetap optimistis capaian PAD dapat meningkat hingga 80 persen seiring membaiknya kondisi perekonomian.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar, Bahari Joko Susilo menjelaskan, realisasi PAD tersebut berasal dari sejumlah sektor, khususnya pajak dan retribusi daerah.

"Realisasi PAD kita saat ini kurang lebih 60 persen atau sekitar Rp 600 miliar," ujarnya.

Selain pajak, kontribusi juga berasal dari sektor retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah, termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah. Secara keseluruhan, target PAD Kukar tahun 2025 berada di kisaran Rp 950 miliar.

"Kalau ditotal dengan retribusi dan pendapatan lain-lain yang sah, target PAD kita sekitar Rp 950 miliar. Saat ini realisasinya sekitar 60 persen, namun kami optimistis bisa mencapai 80 persen sesuai target," katanya.

Menurut Bahari, capaian PAD sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian.

Maka itu, pihaknya berharap situasi ekonomi ke depan semakin membaik sehingga berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Untuk target PAD tahun 2026, Bapenda Kukar memproyeksikan besaran yang relatif sama dengan tahun sebelumnya.

"Target tahun depan kurang lebih sama. Mudah-mudahan kondisi ekonomi lebih baik, sehingga realisasinya juga bisa lebih maksimal," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani menegaskan, pentingnya optimalisasi seluruh potensi PAD agar realisasi tidak meleset jauh dari target yang telah direncanakan.

"Kami tetap optimistis dan mendorong agar fungsi-fungsi peningkatan PAD bisa dilakukan secara optimal. Kalau targetnya 100 persen, minimal melesetnya jangan terlalu jauh, idealnya tidak lebih dari 10 persen," tuturnya.

Yani juga menyoroti masih banyaknya potensi PAD Kukar yang belum tergarap maksimal, seperti pajak air tanah, pajak restoran, pajak hiburan, serta sektor-sektor usaha lainnya.

Selain itu, optimalisasi pemanfaatan aset daerah dinilai menjadi kunci penting dalam meningkatkan pendapatan.

"Banyak aset daerah kita yang nilainya ratusan miliar rupiah sebenarnya bisa diberdayakan dan dikelola agar memberikan kontribusi ekonomi bagi daerah. Ke depan, aset-aset itu harus difungsikan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah," ucapnya. (dri)