Bupati Kukar Aulia Rahman Basri.(Andri wahyudi/kutairaya)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2026 mengalami penurunan menjadi Rp 7,1 triliun, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan, seluruh program prioritas tetap diupayakan dapat direalisasikan.

Aulia menekankan pemerintah daerah telah menyiapkan strategi khusus agar penurunan anggaran tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Aulia menyampaikan penetapan APBD tahun depan memerlukan perhitungan yang lebih cermat.

Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar dan program strategis tetap terakomodasi secara proporsional.

"Pertama, komitmen kita bahwa layanan dasar terhadap masyarakat itu kita jamin tidak akan terganggu. Kedua, layanan minimum atau layanan minimalpun tidak terganggu," ujar Aulia, Rabu (3/12/2025).

Ia menambahkan, program dedikasi daerah yang selama ini menjadi identitas pembangunan Kukar juga tetap dilanjutkan.

Selain itu, pemerintah daerah wajib mendukung program prioritas nasional yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Program dedikasi tetap kita laksanakan. Lalu program nasional seperti MBG, dukungan terhadap Koperasi Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga ketahanan pangan juga tetap berjalan," tuturnya.

Menurut Aulia, alasan pembahasan APBD berlangsung lebih lama tahun ini adalah karena pemerintah ingin memastikan seluruh program tertata dengan baik agar tidak ada yang tertinggal.

"Maka dari itu agak lambat kita menetapkan APBD, karena strategi kita semua ini harus terayomi. Kita betul-betul rigid (keras) menghitung," ujarnya.

Ia menambahkan, Kukar kini telah memiliki parameter yang lebih jelas dalam penghitungan kebutuhan fiskal daerah.

"Kita sudah menemukan kapasitas fiskal minimal Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan begitu ke depan kita jauh lebih mudah menghitung kebutuhan organisasi pemerintahan dan memastikan pencapaian program-program strategis yang sudah ditetapkan,"ucapnya. (dri)