Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani.(Foto:Indri)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Pemerataan pembangunan infrastruktur di desa-desa terpencil kembali mendapat sorotan dari DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan bahwa kebutuhan dasar seperti jalan, jembatan, hingga akses air bersih harus menjadi perhatian penting pemerintah daerah. Menurutnya, infrastruktur yang belum merata masih menjadi penghambat utama bagi masyarakat di wilayah pedalaman untuk mendapatkan layanan publik yang layak.

Ia menyebut bahwa sejumlah desa masih menghadapi akses jalan yang sulit ditembus, terutama pada musim hujan. Kondisi ini tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berdampak pada layanan pendidikan dan kesehatan. Karena itu, DPRD meminta adanya pemetaan ulang prioritas pembangunan yang lebih berpihak pada daerah dengan kebutuhan mendesak.

"Kita ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah kota saja. Desa-desa yang jauh dan terpencil harus menjadi prioritas agar masyarakat merasakan keadilan pembangunan," ujar Ahmad Yani pada Senin (24/11/2025).

Pengawasan terhadap proses pembangunan disebut menjadi salah satu fokus DPRD dalam memastikan penggunaan APBD berjalan tepat sasaran. Ahmad Yani menekankan bahwa proyek infrastruktur harus dikerjakan sesuai standar dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. DPRD juga tidak segan meminta pemerintah mengevaluasi kontraktor yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan.

Menurutnya, pengawasan yang ketat diperlukan agar setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak dan tidak menimbulkan persoalan baru. Ia menilai bahwa infrastruktur yang tidak dibangun sesuai kualitas justru akan menjadi beban anggaran di masa depan karena memerlukan perbaikan berulang.

"Kita mendorong agar semua pembangunan benar-benar dikerjakan dengan kualitas yang baik. Jangan sampai ada proyek yang asal jadi dan merugikan masyarakat," tegasnya.

DPRD Kukar juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam memantau proses pembangunan di wilayah mereka. Ahmad Yani menilai partisipasi warga dapat menjadi kontrol sosial yang efektif untuk memastikan pekerjaan di lapangan sesuai perencanaan. Dengan begitu, informasi mengenai kendala atau penyimpangan bisa segera disampaikan kepada pihak terkait.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat komunikasi dengan aparat desa agar perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran. Kolaborasi ini penting untuk mencegah pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan dan memastikan hasil pembangunan memberi manfaat dalam jangka panjang.

"Kami mengharapkan sinergi antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat. Karena pembangunan yang baik adalah pembangunan yang disusun bersama dan diawasi bersama," jelasnya.

Dengan penegasan tersebut, DPRD Kukar berharap strategi pemerataan infrastruktur dapat mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Pembangunan yang inklusif, disebutnya, akan memperkuat fondasi ekonomi dan sosial untuk kemajuan Kukar secara keseluruhan. (adv)