Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani.(Foto:Indri)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan bahwa transparansi anggaran pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD ke depan. Ia menyebut bahwa keterbukaan anggaran sangat penting untuk memastikan setiap program dapat berjalan efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut Ahmad Yani, pengelolaan anggaran pendidikan seringkali menjadi sorotan publik karena sektor ini menyangkut masa depan generasi muda. Oleh sebab itu, DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan tepat guna dan tidak menimbulkan persoalan administratif maupun teknis.

"Anggaran pendidikan itu harus terbuka dan transparan. Kita ingin masyarakat tahu bahwa apa yang direncanakan pemerintah daerah memang benar-benar bermanfaat bagi anak-anak kita,"ujarnya, Senin (24/11/2025).

Ia menambahkan bahwa transparansi diperlukan tidak hanya dalam tahap perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan sampai pengawasan. Setiap program yang dijalankan harus bisa dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun secara kualitas hasilnya.

Menurutnya, pengawasan terhadap anggaran pendidikan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Kolaborasi DPRD, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci agar pemanfaatan anggaran berjalan tepat sasaran.

"Transparansi itu bukan hanya soal membuat laporan, tetapi memastikan program berjalan efektif. Semua pihak harus terlibat mengawasi supaya tidak ada penyimpangan," jelasnya.

Ahmad Yani juga menekankan bahwa kualitas pendidikan sangat bergantung pada bagaimana anggaran dikelola. Mulai dari pengadaan sarana, peningkatan kapasitas guru, sampai pemenuhan kebutuhan peserta didik, semuanya membutuhkan perencanaan matang yang dapat diawasi dengan baik.

Ia menyebut bahwa DPRD Kukar berkomitmen untuk memperkuat fungsi kontrol terhadap seluruh alokasi anggaran pendidikan agar kualitasnya terus meningkat. Menurutnya, keterbukaan informasi publik akan membuat masyarakat lebih percaya pada kinerja pemerintah daerah.

"DPRD akan terus memastikan semua anggaran pendidikan tepat sasaran. Transparansi membuat masyarakat ikut mengawasi dan itu sangat penting dalam menjalankan pemerintahan," tuturnya.

Dengan dorongan tersebut, Ahmad Yani berharap pengelolaan anggaran pendidikan di Kukar dapat menjadi lebih akuntabel dan mampu menjawab kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. (adv)