Kepala SMP Negeri 2 Tenggarong, Yunus sedang menunjukkan menu MBG.(Foto:Indri)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan komitmen DPRD dalam memastikan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal dan tepat sasaran di tingkat daerah. Program nasional tersebut disebutnya harus mendapatkan dukungan penuh melalui alokasi anggaran dan mekanisme implementasi yang matang di lingkungan pemerintah daerah.

Menurut Ahmad Yani, intervensi DPRD terhadap program MBG bukan tanpa alasan. Selain karena MBG merupakan kebijakan nasional, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab besar untuk mengalokasikan ruang anggaran di APBD 2025 dan 2026 agar proses pelaksanaannya berjalan lancar.

"Intervensi DPR untuk MBG itu kenapa kita intervensi? Karena ini program nasional dan di DPRD slot anggaran untuk APBD 2025 dan 2026 itu semua harus disediakan," ujarnya, Senin (24/11/2025).

Ia menekankan bahwa meskipun pendanaan berasal dari pemerintah pusat, implementasi di daerah tetap membutuhkan peran aktif DPRD sebagai pengawal anggaran dan pelaksanaan. Hal ini termasuk memastikan seluruh siswa yang berhak menerima makanan bergizi dapat tercover secara menyeluruh.

Ahmad Yani menyebut bahwa pemerintah daerah harus siap menjalankan amanat tersebut sebagai bagian dari kepentingan masyarakat Kukar. Program ini dinilai memiliki manfaat besar dalam mendukung kesehatan dan tumbuh kembang siswa secara merata.

"Itu harus betul-betul tercover semua siswa yang memang wajib menerima makanan bergizi gratis. Kerja pemerintah pusat yang diimplementasikan di daerah adalah pekerjaan nyata bagi daerah dalam menyiapkan semuanya," jelasnya.

Selain dari sisi anggaran, DPRD Kukar juga menyoroti aspek pengawasan kualitas menu makanan. Ia menegaskan bahwa makanan yang disajikan bagi siswa harus aman, sehat, dan sesuai standar gizi. Potensi terjadinya masalah keamanan pangan harus dicegah sejak awal melalui pengawasan ketat.

Ahmad Yani menambahkan bahwa fungsi kontrol DPRD akan difokuskan untuk memastikan tidak terjadi kasus-kasus yang membahayakan siswa, seperti makanan yang tidak layak konsumsi. Ia menegaskan bahwa pencegahan harus dilakukan sebelum masalah muncul.

"Termasuk bagaimana menu makanan bergizi itu betul-betul sehat dan tidak ada keracunan. Itu perlu pengawasan DPR karena kita tidak ingin terjadi hal-hal sebelum kejadian," tegasnya.

Ia memastikan bahwa aspek anggaran akan tetap terkendali dan sesuai konstitusi. DPRD Kukar akan memastikan seluruh kebutuhan program MBG tertata dalam perencanaan keuangan daerah, sehingga pelaksanaan di lapangan tidak menemui kendala.

Dengan dukungan kebijakan yang kuat serta pengawasan yang ketat, DPRD Kukar optimistis bahwa Program Makanan Bergizi Gratis dapat memberikan manfaat besar bagi seluruh siswa di Kutai Kartanegara. (adv)