Bupati Kukar Aulia Rahman Basri.(AChmad Rizki/Kutairaya)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Kabar santer perpindahan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), dr. Aulia Rahman Basri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke Gerindra belum bisa dipastikan.

Pasalnya, setelah dikonfirmasi langsung media, yang bersangkutan tak memberikan penjelasan detail mengenai hal tersebut.

Aulia mengatakan, apapun yang dilakukan hari ini ialah untuk memberikan kesempatan yang terbaik untuk Kabupaten Kukar.

Jika itu bisa membawa perubahan arah pembangunan, maka hal itu menjadi tujuan.

"Apapun yang kita lakukan hari ini, kita ingin memberikan kesempatan yang terbaik untuk Kabupaten Kukar," kata Aulia usai upacara peringatan Hari Guru Nasional di Kantor Pemkab Kukar, Senin (24/11/2025).

Ketika disinggung wartawan apakah sudah memliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Gerindra, ia menyampaikan cukup yang tahu-tahu saja.

Sementara itu, Kader PDIP yang juga Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani sangat menyayangkan atas kepindahan Bupati Kukar ke partai lain.

Dari komitmen awal, Bupati Kukar merupakan kader PDIP.

"Ini belum ada setahun, yang menjadikan Bupati ialah PDIP. Bukan yang lain," ucap Yani.

Ia mengaku tak bisa menolak atau mencegah. Itu merupakan pilihan dari Bupati Kukar, tapi pasti ada konsekuensi yang diberikan oleh partai yang ditinggalkan.

Konsekuensi itu bisa berupa pemecatan sebagai kader maupun lainnya.

Hal itu tergantung dengan DPP atau putusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri.

"Kami sangat menyayangkan itu, Bupati ini menjadi lokomotif dan kader terbaik di PDIP Kukar. Ini menjadi duka bagi kita semua," ujarnya.

Ia mengemukakan, selama ini belum ada pengunduran keanggotaan secara resmi yang diajukan ke DPC PDIP.

Bupati ini merupakan pengurus DPC PDIP, yang telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).

"Secara etik ini menyalahi Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART). Partai itu sama saja, kenapa harus pindah?" tuturnya. (ary)