Cuplikan layar prosesi aksi nasional via zoom bersama Perempuan Mahardika, Senin (24/11/2025).(Foto: Abi/KutaiRaya)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Menjelang Peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) pada 25 November hingga 10 Desember 2025, Perempuan Mahardika menggelar Konferensi Pers di empat kota di Indonesia, yakni Jakarta, Palu, Samarinda, dan Manokwari, pada pembukaan HAKTP 25 November 2025.

Tahun ini Para Perempuan Mahardika mengangkat tema "Kerja Layak dan Bebas dari Kekerasan Tidak Akan Terwujud Dalam Rezim Anti Demokrasi".

Ketua Perempuan Mahardika, Mutiara Ika Pratiwi, saat membuka konferensi pers ini dengan sebuah penegasan, peringatan HAKTP 2025 mempunyai urgensi yang cukup besar.

"Dalam momentum HAKTP, yang kita peringati secara global setiap tahunnya, dari 25 November - 10 Desember, kita para Perempuan Mahardika tentunya akan melakukan Aksi Nasional Secara Serentak, yang akan dilaksanakan di empat Kota dengan menggusung tema "Kerja Layak dan Bebas Kekerasan Tidak Akan Terwujud Dalam Rezim Anti - Demokrasi," merupakan suatu gagasan dan komitmen kami, untuk memperkuat dan menyelaraskan komitmen gerakan perempuan internasional, untuk bisa segera mengakhiri penyiksaan dan kekerasan terhadap para perempuan diluar sana," tegasnya dalam pembukaan via aplikasi Zoom.

Dirinya juga mengingatkan tentang sejarah panjang, dimana 25 November menjadi hari terbunuhnya Mirabal Bersaudara oleh Sang Diktator Trujilo, hal ini sebagai tanda bahwa kekerasan terhadap kaum perempuan selalu menjadi strategi bagi rezim otoriter.

Ia juga menggaris bawahi pada kemunduran demokrasi Indonesia yang terkonfirmasi melalui berbagai sudut pandang indeks Internasional, seperti Freedom House, Global State of Democracy Indices dan Economisy Intellegence Unit.

"Kita dapat melihat dengan jelas fenomena perburuan aktivis, terjadinya diskriminasi pada kelompok minoritas, dan konflik tak berujung yang terjadi di Papua. Berjalan berdampingan dengan banyaknya kasus PHK terhadap para aktivis serikat buruh, di berbagai daerah di Indonesia sebagai bentuk pembungkaman, Pembatasan, dan Pembubaran para Serikat," terangnya.

Ditengah kondisi yang kacau ini, angka kekerasan pada kaum perempuan terus melonjak tinggi, seolah tidak dapat dihentikan. Hal ini juga menjadi bagian tak terpisahkan yang disampaikan oleh Mutiara Ika Pratiwi dalam sambutannya.

"Dari data yang ada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen P3A), Komite Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Forum Pengadaan Layanan (FPL), ada 35.553 kasus kekerasan terhadap perempuan disepanjang 2024, yang baik hingga 2,4% dari tahun sebelumnya. Dan ada 290 kasus Femisida yang tercatat di tahun 2024. Akan tetapi mata pemerintah masih enggan memberikan perhatian lebih," jelasnya.

Ia juga menekankan, pada penyangkalan negara atas kekerasan di masa lalu, termasuk juga pada pernyataan dari Fadli Zon selaku Menteri Kebudayaan, terkait pemeriksaan massal yang menimpa kaum perempuan dari etnis Tionghoa pada Mei tahun 1998, dan berhentinya pengusutan kasus pembunuhan dan pemeriksaan pada Marsinah, yang saat ini telah resmi diangkat sebagai Pahlawan Nasional.

"Pengabdian atas kekerasan perempuan di masa lalu, telah menunjukkan wajah asli dari rezim anti - demokrasi, yang berkepentingan memperkuat ketidaksetaraan gender yang terjadi," lanjutnya.

Sementara itu, Koordinator Perempuan Mahardika Kota Samarinda Refinaya (Naya) mengatakan, aksi 25 November di Kota Samarinda nantinya, akan berlangsung dalam bentuk aksi simbolik, di berbagai titik publik di Kota Samarinda.

"Kami akan membentangkan tuntutan - tuntutan di Kampus dan juga semua tempat publik," tegasnya.

Ia juga menambahkan, Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai salah satu provinsi yang dominan di sektor tambang di Indonesia, berdasarkan data dari penelitian yang dilakukan, air bekas tambang yang dikonsumsi oleh masyarakat ternyata berbahaya. Ada banyak ikan yang tercemari limbah batu bara.

Setidaknya, di Kota Balikpapan sudah ada enam kasus anak tenggelam di Lubang Tambang, akan tetapi kaum perempuan menjadi sasarannya dan disalahkan karena seolah tidak bisa menjaga anaknya. Padahal menurutnya, seharusnya yang dipertanyakan adalah, mengapa ada lubang tambang yang sangat besar tanpa ada pengaman yang berada di dekat permukiman warga.

Lanjut, ia juga menerangkan akan kesempatan kerja yang layak bagi para perempuan masing sangat minim.

"Janji lowongan pekerjaan berujung eksploitasi para pekerja perempuan dengan jam kerja yang panjang, dan upah yang sangat kecil, lalu adanya kriminalisasi sejak bulan Agustus membuat situasi menjadi semakin tidak kondusif. Banyak kawan yang masih menjadi tahanan kota, dan tahanan politik di Kota Samarinda," jelasnya.

Untuk menutup Konferensi Pers ini, Mutiara Ika kembali menegaskan pesan utama dalam aksi Nasional di 25 November 2025 mendatang.

"Aksi besok adalah bentuk penegasan sikap, bahwa kerja yang layak dan kebebasan dari kekerasan tidak akan terwujud tanpa adanya demokrasi. Di rezim saat ini yang anti-demokrasi, kaum perempuan tidak ingin lagi menjadi penopang krisis, kaum perempuan ingin adanya perubahan sistem," tandasnya. (*Abi)