Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani.(Andri wahyudi/kutairaya)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2025 belum menunjukkan hasil yang optimal.

Hingga Oktober 2025, realisasi PAD baru mencapai sekitar Rp 500 miliar dari target lebih dari Rp 900 miliar.

Kondisi ini mendapat perhatian serius dari DPRD Kukar, yang menilai perlunya evaluasi mendalam serta penguatan strategi pemungutan pajak dan retribusi.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani menegaskan, capaian PAD yang rendah tidak sejalan dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ia menyayangkan lemahnya optimalisasi potensi sektor-sektor yang seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan daerah.

"Ini tidak sesuai dengan rencana di APBD. Masih banyak wajib pajak maupun wajib retribusi yang belum melaksanakan kewajibannya. Ini menjadi tugas bersama, baik pemerintah kabupaten maupun DPRD, agar target PAD dapat tercapai," ujar Yani, saat dikonfirmasi Sabtu (22/11/2025).

Ia menilai banyak potensi PAD yang selama ini belum dimaksimalkan, termasuk pajak air tanah, pajak restoran milik perusahaan, hingga retribusi destinasi wisata dan parkir.

"Perusahaan-perusahaan yang punya restoran itu seharusnya bayar pajak. Tapi banyak yang tidak dihitung dan tidak pernah ditagih. Di sektor wisata juga sama, potensi besar tapi retribusinya tidak jelas. Kita loss pendapatan di situ," tuturnya.

Menurut Yani, pemerintah daerah harus memastikan evaluasi dilakukan secara menyeluruh di seluruh sektor yang masih lemah.

Ia menekankan pentingnya pengawasan langsung dan pembinaan agar daerah memperoleh hak pendapatannya dengan benar.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar, Bahari Joko Susilo, memaparkan data capaian PAD per Oktober 2025.

Hingga saat ini, PAD yang terhimpun mencapai kurang lebih Rp 500 miliar.

"Dari target sekitar Rp 900 miliar, capaian kita baru Rp 500 miliar. Retribusi pelayanan kesehatan menjadi penyumbang terbesar sekitar Rp 300 miliar. Pajak daerah mencapai sekitar Rp 236 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp 25 miliar, dan lain-lain PAD sekitar Rp 12 miliar," ujar Bahari.

Ia mengaku optimistis realisasi PAD dapat meningkat signifikan di akhir tahun, mengingat banyak laporan dan setoran yang biasanya masuk mendekati penutupan tahun anggaran.

"Biasanya akhir tahun baru ramai. Banyak setoran pajak, retribusi, termasuk klaim layanan rumah sakit ke BPJS yang cair menjelang tutup buku. Kita harap minimal bisa mencapai 80 persen, bahkan kalau memungkinkan mendekati 90 persen," tuturnya.

Meskipun beberapa sektor pajak sudah mencapai hampir 100 persen, Bahari mengakui masih ada sektor yang perlu digenjot, seperti pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang saat ini baru di kisaran 90 persen.

"Dengan tantangan APBD tahun depan yang menurun, kami optimalisasi PAD menjadi kunci penting menjaga stabilitas pembangunan daerah. Evaluasi menyeluruh dan peningkatan pengawasan diharapkan menjadi langkah strategis agar capaian PAD tahun-tahun berikutnya dapat memenuhi target yang ditetapkan," ucapnya. (dri)