Anggota DPRD Kukar, Eko Wulandanu.(Foto:Indri)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Eko Wulandanu, menegaskan pentingnya keselarasan antara program prioritas nasional dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar.

Hal ini dianggap krusial untuk memastikan arah pembangunan daerah sejalan dengan kebijakan nasional dalam lima tahun ke depan.

Menurut Eko, meski sebagian program mungkin belum dirasakan langsung oleh masyarakat, manfaatnya akan terlihat secara bertahap.

DPRD memastikan setiap alokasi anggaran dan kegiatan pembangunan tidak bertentangan dengan RPJMD yang telah disepakati bersama.

"Karena anggaran harus selaras dengan RPJMD yang dibuat untuk lima tahun ke depan, program-program tahun 2026 semoga tidak berseberangan dengan RPJMD yang sudah disepakati di DPR," jelas Eko Wulandanu, Jum’at (21/11/2025).

Politisi ini menambahkan, integrasi antara kebijakan nasional dan daerah memerlukan koordinasi intensif antara legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, pelaksanaan program bisa lebih tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Eko juga menekankan, meskipun sempat terjadi polemik terkait beberapa kebijakan minggu lalu, pihak DPRD tetap fokus memastikan program prioritas nasional tetap berjalan sesuai perencanaan jangka menengah daerah.

Keselarasan ini tidak hanya mencakup aspek anggaran, tetapi juga target pembangunan, program sosial, dan pemberdayaan masyarakat. DPRD Kukar berupaya agar seluruh program yang dijalankan tidak tumpang tindih dan efektif dalam jangka panjang.

Selain itu, Eko mengatakan keterlibatan seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah desa hingga dinas terkait, menjadi kunci agar program prioritas nasional dan RPJMD dapat berjalan sinergis.

"Koordinasi dengan semua pihak penting agar program ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kukar," tambahnya.

Ia berharap, dengan perencanaan yang matang dan keselarasan kebijakan, pembangunan di Kukar bisa lebih fokus, terukur, dan berkelanjutan.

Dengan strategi ini, DPRD Kukar menegaskan komitmennya untuk mendukung implementasi program prioritas nasional tanpa mengabaikan rencana pembangunan daerah jangka menengah yang telah disusun. (adv)