Anggota DPRD Kukar, Eko Wulandanu.(Foto:Indri)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Eko Wulandanu, menegaskan perlunya sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif dalam menghadapi tantangan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu disampaikannya pada Rabu (19/11/2025) menanggapi berbagai alternatif kebijakan yang sedang dibahas pemerintah daerah.

Eko menilai bahwa upaya meningkatkan PAD tidak bisa hanya mengandalkan kenaikan pajak, terlebih ketika kondisi ekonomi masyarakat belum menunjukkan pertumbuhan signifikan. Menurutnya, kebijakan tersebut justru berpotensi menambah beban masyarakat.

"Alternatif yang muncul terlihat mengarah pada peningkatan PAD lewat kenaikan pajak, sementara di sisi lain ekonomi masyarakat belum bertumbuh. Ini dilema. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban," tegas Eko.

Ia menekankan bahwa solusi terbaik adalah memperkuat kerja sama antara eksekutif dan legislatif untuk merumuskan strategi pembangunan yang efektif, tepat sasaran, serta mampu menggerakkan ekonomi lokal.

"Eksekutif dan legislatif harus duduk bersama, mencari solusi agar pelaksanaan anggaran efektif dan fokus pada dasar-dasar ekonomi masyarakat. Jika APBD tidak maksimal dan tidak tepat sasaran, pertumbuhan ekonomi Kukar pasti terdampak," jelasnya.

Eko juga menyoroti pentingnya pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian dan manufaktur sebagai langkah nyata untuk meningkatkan PAD tanpa memberatkan masyarakat. Ia menyebut bahwa langkah tersebut harus dirancang sejak sekarang untuk memperkuat kapasitas ekonomi Kukar di tahun-tahun mendatang.

Di sisi lain, Eko menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui DPRD merupakan elemen penting dalam perencanaan pembangunan. Pokok-pokok pikiran (Pokir) dewan, menurutnya, tidak boleh diabaikan karena berisi kebutuhan nyata masyarakat di daerah.

"Aspirasi masyarakat harus menjadi prioritas. Ini keinginan mereka agar daerahnya maju melalui wakil-wakilnya. Pokir DPR menjadi langkah strategis memajukan daerah," ujarnya.

Terkait turunnya APBD Kukar yang menjadi tantangan, Eko menilai kondisi tersebut harus dijadikan momentum untuk memperkuat konsolidasi antar pemangku kepentingan.

"Penurunan APBD bukan hambatan, tapi tantangan bersama. Kita harus pasang badan, rapatkan barisan, bergandengan tangan memperkuat ekonomi Kutai Kartanegara," tegasnya.

Eko berharap sinergi kolaboratif yang lebih solid dapat dibangun agar ekonomi Kukar tetap tumbuh dan pembangunan daerah tetap berjalan optimal. (adv)