Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani.(Foto:Indri)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara DPRD Kukar dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam membangun daerah.

Hal ini disampaikannya menanggapi kunjungan sejumlah anggota DPRD Kaltim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kukar ke kantor DPRD Kukar pada Senin (17/11/2025).

Menurut Ahmad Yani, kehadiran para legislator provinsi tersebut merupakan momentum bagi kedua lembaga untuk kembali menyelaraskan komitmen dalam menyejahterakan masyarakat Kukar.

Ia menilai selama ini masih terjadi miskoreksi dan misinformasi terkait peran serta tanggung jawab anggota DPRD provinsi terhadap daerah yang mereka wakili.

"Mereka itu kembali ke rumahnya, membangun daerahnya. Namun selama ini masih terjadi misinformasi dan miskoreksi terkait kewajiban anggota DPRD provinsi dalam mensejahterakan Kutai Kartanegara," ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa aspirasi atau pokok-pokok pikiran anggota DPRD Provinsi Kaltim yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan di Kukar tidak berjalan maksimal. Berdasarkan temuannya, realisasi aspirasi tersebut baru mencapai sekitar 10–20 persen.

"Aspirasi itu seharusnya dipulangkan untuk kabupaten. Tapi faktanya tidak terealisasi dengan baik," katanya.

Karena itu, Ahmad Yani meminta agar ke depan seluruh anggota DPRD Kaltim Dapil Kukar bekerja lebih erat bersama DPRD kabupaten untuk memastikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi anggaran bantuan keuangan provinsi untuk Kukar.

"Kami berharap anggaran-anggaran dari provinsi harus lebih banyak turun di Kutai Kartanegara, bukan daerah lain," tegasnya.

Ketua DPRD Kukar itu menambahkan bahwa OPD di lingkungan Pemkab Kukar juga harus proaktif dalam menjemput bola dengan mengusulkan program-program prioritas agar dapat dibiayai melalui skema anggaran provinsi. Menurutnya, ini adalah kepentingan bersama yang harus ditindaklanjuti dengan serius.

"OPD harus banyak mengusulkan karena ini bagian dari upaya membangun Kukar," ujarnya.

Lebih jauh, ia mendorong seluruh ASN, tokoh masyarakat, hingga pemangku kepentingan untuk memberikan masukan kepada anggota DPRD provinsi, sehingga kebijakan dan anggaran yang disalurkan benar-benar sesuai kebutuhan daerah.

"Kita harap masyarakat ikut memberikan masukan agar anggota DPRD provinsi bisa lebih banyak berbuat untuk Kukar," imbuhnya.

Ahmad Yani juga menyinggung perlunya optimalisasi tiga fungsi utama DPRD, yakni fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Ia menekankan bahwa kedua lembaga harus berkolaborasi menyelesaikan persoalan sesuai kewenangannya.

"Masalah yang jadi lingkup kabupaten, cukup diselesaikan di kabupaten. Jika skalanya provinsi atau lintas kabupaten-kota, barulah disampaikan ke DPRD provinsi," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa sinergi ini menjadi kunci agar pembangunan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

"Inilah bentuk kerjasama antara DPRD Kabupaten dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang sedang kita jalankan saat ini," pungkasnya. (adv)