Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani.(Foto:Sugi)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menyoroti persoalan transparansi dalam tata kelola pertambangan di daerah. Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menilai masih banyak laporan produksi batu bara yang tidak mencerminkan kondisi di lapangan, sehingga berpotensi mengurangi penerimaan daerah.

Yani menyampaikan bahwa ketidaksesuaian data harus menjadi perhatian serius. Data produksi, menurutnya, merupakan elemen penting bagi pemerintah dalam mengukur potensi pendapatan dari sektor pajak maupun retribusi pertambangan.

"Selama ini banyak data produksi yang tidak terbuka dan tidak sesuai realita. Kalau ini terus dibiarkan, daerah akan terus kehilangan potensi pendapatan," ujar, Ahmad Yani, pada Jumat (14/11/2025).

Ia menilai kurangnya transparansi membuat pengawasan pemerintah melemah. Karena itu, sistem pelaporan dan verifikasi dinilai perlu diperkuat agar aktivitas pertambangan di Kukar bisa dipantau secara lebih akurat.

Menurut legislator PDI-P tersebut, transparansi bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral perusahaan terhadap daerah penghasil. Ia menekankan pentingnya perubahan pola hubungan antara pemerintah daerah dan perusahaan tambang.

"Kalau data produksi jelas, pemerintah bisa menghitung potensi dengan tepat. Dan dari sana kita bisa memperkuat pendapatan asli daerah tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pusat,"lanjutnya.

Selain soal data, DPRD Kukar turut mendorong agar pemerintah daerah memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam sektor pertambangan. Yani menyebutkan bahwa BUMD dapat berfungsi sebagai mitra strategis yang mengawasi sekaligus memastikan kegiatan tambang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"BUMD bisa menjadi mata dan tangan daerah dalam memastikan seluruh kegiatan pertambangan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi Kukar," tegasnya.

DPRD Kukar menargetkan transparansi sebagai fondasi utama pembenahan tata kelola pertambangan. Yani berharap tidak ada lagi ruang bagi perusahaan untuk menyembunyikan laporan produksi di masa mendatang, sehingga setiap ton batu bara yang diambil dari tanah Kukar tercatat dan berkontribusi bagi daerah.

"Kalau semua pihak terbuka dan disiplin dalam melaporkan produksi, maka potensi PAD kita bisa jauh lebih besar dari sekarang," tutupnya. (adv)