Anggota DPRD Kukar Komisi III, Johansyah.(Foto:Indri)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Komisi III, Johansyah, menyoroti masih banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah. Ia mengungkapkan, berbagai persoalan seperti jalan longsor, kebutuhan pembangunan parit, hingga perbaikan fasilitas umum menjadi aspirasi yang paling sering disampaikan masyarakat.

Menurut Johansyah, pemerintah daerah telah memiliki rencana pembangunan infrastruktur secara bertahap. Namun, kondisi efisiensi anggaran pada tahun 2026 membuat realisasi proyek tidak dapat berjalan maksimal di semua titik secara bersamaan.

"Banyak masyarakat menyampaikan keluhan soal jalan rusak dan longsor. Pemerintah memang sudah punya rencana perbaikan, tapi tahun depan kita harus menghadapi efisiensi anggaran, jadi pelaksanaannya tidak bisa langsung menyeluruh," jelas Johansyah pada Kamis (13/11/2025).

Ia menegaskan, efisiensi anggaran bukan berarti pembangunan akan berhenti, melainkan pemerintah harus mencari solusi lain agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Salah satu langkah yang diusulkan adalah mendorong keterlibatan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

"Kita harapkan perusahaan-perusahaan di sekitar wilayah Kukar bisa berkontribusi membantu pembangunan infrastruktur lewat dana CSR. Ini bagian dari tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat," ujarnya.

Johansyah menilai, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta sangat penting di tengah keterbatasan fiskal daerah. Dengan adanya dukungan CSR, sejumlah proyek infrastruktur kecil hingga menengah dapat tetap dijalankan tanpa menunggu alokasi APBD yang terbatas.

"Dengan keterlibatan CSR, setidaknya ada percepatan pembangunan di wilayah yang memang membutuhkan. Jadi masyarakat tidak perlu menunggu lama hanya karena kendala anggaran," tambahnya.

Politisi tersebut juga menyoroti pentingnya transparansi dan sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan perusahaan dalam menentukan prioritas program CSR. Ia berharap dana yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor jalan dan drainase.

"TJSLP harus berjalan sesuai tupoksi dan kebutuhan lapangan. Misalnya di desa yang butuh parit atau perbaikan jalan, itu bisa jadi fokus bantuan perusahaan," ungkap Johansyah.

Selain soal infrastruktur, Johansyah mengingatkan agar pemerintah daerah tetap memperhatikan pengawasan terhadap pelaksanaan CSR. Menurutnya, program ini tidak boleh hanya bersifat seremonial, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekitar.

"Kita ingin CSR tidak sekadar formalitas, tapi benar-benar membantu masyarakat, terutama yang terdampak langsung oleh aktivitas perusahaan," tegasnya.

Ia menutup dengan harapan agar kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan perusahaan di Kukar terus diperkuat. Dengan kerja sama yang baik, keterbatasan anggaran bisa diatasi dan pembangunan infrastruktur daerah tetap berjalan sesuai harapan masyarakat.

"Kalau semua pihak saling dukung, kita bisa wujudkan pembangunan yang merata meskipun dalam kondisi anggaran yang terbatas," pungkas Johansyah. (adv)