
Anggota DPRD Kukar Komisi II, Eko Wulandanu.(Foto:Indri)
TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Eko Wulandanu, menyoroti penurunan daya beli masyarakat yang berdampak langsung pada sektor perikanan. Menurutnya, kondisi ini menyebabkan nelayan di beberapa wilayah Kukar mengalami kesulitan menjual hasil tangkapan mereka karena berkurangnya permintaan dari konsumen.
Eko menjelaskan, sejumlah kelompok nelayan telah menyampaikan keluhan terkait penurunan pendapatan yang cukup signifikan. Dalam beberapa bulan terakhir, hasil tangkapan mereka kerap tidak terserap maksimal di pasaran karena masyarakat mulai beralih ke bahan pangan yang lebih murah seperti tahu, tempe, dan sayuran.
"Beberapa kelompok nelayan melapor ke kami, terutama yang bergerak di bidang perikanan, bahwa pendapatan mereka menurun dan sulit menjual ikan. Daya beli masyarakat sekarang memang menurun jauh," ujarnya pada Kamis (13/11/2025).
Menurut Eko, turunnya daya beli masyarakat ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk melakukan langkah pengawasan dan evaluasi. Ia menyebut, situasi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini bergantung pada hasil perikanan sebagai sumber utama pendapatan.
"Kami di Komisi II DPRD Kukar sedang mempelajari penyebab utama kondisi ini. Dugaan sementara, turunnya daya beli masyarakat berkaitan dengan berkurangnya perputaran anggaran daerah," jelasnya.
Ia menambahkan, penurunan pendapatan nelayan bukan hanya persoalan ekonomi mikro, tetapi juga berdampak pada rantai distribusi dan keberlanjutan sektor perikanan. Karena itu, DPRD mendorong agar pemerintah daerah segera melakukan pemetaan dan intervensi kebijakan yang tepat untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat bawah.
"Kami akan jadikan ini sebagai momentum untuk turun ke lapangan, melihat langsung kondisi para nelayan, dan memastikan apa penyebab pastinya agar bisa ditemukan solusi yang efektif,"tegasnya.
Selain faktor daya beli, Eko menilai bahwa kesulitan pemasaran hasil tangkapan ikan juga bisa disebabkan oleh lemahnya jaringan distribusi serta kurangnya inovasi dalam mengolah hasil laut menjadi produk bernilai tambah. Hal ini, menurutnya, perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir.
"Kalau hasil tangkapan bisa diolah menjadi produk olahan, tentu nilainya bisa meningkat dan pasar juga lebih luas. Ini bisa jadi salah satu solusi jangka panjang bagi nelayan kita," ujarnya.
Eko berharap ke depan, kolaborasi antara DPRD, dinas terkait, dan pelaku usaha dapat melahirkan strategi ekonomi yang lebih adaptif. Langkah tersebut penting agar nelayan di Kukar tidak terus tertekan oleh penurunan daya beli dan tetap bisa bertahan secara ekonomi.
"Kita harus pastikan nelayan tetap punya daya saing. Jangan sampai mereka kehilangan semangat karena kondisi ekonomi yang sulit. DPRD siap mendorong kebijakan yang berpihak kepada mereka,"pungkasnya. (adv)