
Anggota DPRD Kukar, Eko Wulandanu.(Foto:Indri)
TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Eko Wulandanu, menegaskan pentingnya peningkatan pembinaan bagi pelaku usaha di sektor perikanan, terutama bagi nelayan dan petani ikan di wilayah pelosok. Ia menilai sektor ini memiliki potensi ekonomi besar, namun masih dihadapkan pada berbagai kendala di lapangan.
Menurut Eko, pembinaan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat pesisir maupun daerah hulu. Ia menyoroti masih minimnya perhatian terhadap nelayan kecil, baik dari sisi pelatihan, penyediaan sarana tangkap, hingga akses pemasaran hasil perikanan.
"Ketika kami melihat adanya peluang besar di sektor perikanan, maka pembinaan harus segera diaktifkan kembali. Ini penting agar para nelayan bisa mengelola potensi perairan yang ada secara optimal," ujarnya pada Senin (10/11/2025).
Eko menyebut, kondisi nelayan di wilayah seperti Anggana dan Tabang masih membutuhkan perhatian serius. Banyak di antara mereka kesulitan menjual hasil tangkapan karena rendahnya daya beli masyarakat dan harga ikan yang fluktuatif di pasaran.
"Banyak nelayan mengaku hasil tangkapannya sulit terjual. Sementara biaya operasional, seperti bahan bakar dan perawatan perahu, justru semakin tinggi. Akibatnya, pendapatan mereka sering kali tidak sebanding dengan pengeluaran," jelasnya.
Selain masalah ekonomi, Eko juga menyoroti keterbatasan sarana transportasi dan infrastruktur yang menghambat distribusi hasil perikanan dari daerah hulu ke pasar utama. Menurutnya, tanpa dukungan akses yang memadai, potensi ekonomi sektor perikanan sulit berkembang secara maksimal.
"Wilayah-wilayah seperti Tabang dan Anggana itu jauh dari pusat distribusi. Maka pemerintah perlu memberikan dukungan infrastruktur dan akses pasar agar hasil perikanan bisa terserap lebih baik," tambahnya.
Politisi asal Dapil V itu menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kukar untuk memastikan program pembinaan dan bantuan perikanan berjalan efektif. Ia juga menegaskan, DPRD akan memperkuat fungsi pengawasannya agar program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
"Ini menjadi momentum bagi DPRD untuk turun langsung ke lapangan. Kami ingin memastikan setiap program dan bantuan benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat nelayan,"tegas Eko.
Lebih lanjut, Eko berharap pembinaan di sektor perikanan menjadi salah satu prioritas dalam rencana pembangunan Kukar ke depan. Dengan pembinaan berkelanjutan dan dukungan fasilitas memadai, sektor ini diyakininya mampu menjadi tulang punggung ekonomi baru di wilayah hulu.
"Kalau pembinaan dilakukan secara konsisten, nelayan dan petani ikan bisa lebih mandiri. Potensi perikanan kita luar biasa, tinggal bagaimana komitmen pemerintah dan DPRD untuk mengembangkannya," pungkasnya. (adv)